Krisis Ekonomi Kita Kian ‘Kritis’!

0
157

Jakarta, namalonews.com- Menanggapi kian merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang hingga menembus di angka Rp 14.404 pada perdagangan hari Jumat (29/06/2018) hal ini membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berkomentar. Seharusnya pemerintah dan otoritas keuangan bisa mencari jalan keluar untuk menghindar dari keadaan yang demikian.

“Kita memang pantas khawatir, sebab nilai tukar rupiah terus menurun meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar. Kita tak bisa terus-menerus menguras cadangan devisa untuk menolong rupiah. Seperti kemarin juga diingatkan oleh Pak Prabowo, cadangan devisa kita saat ini sangat kecil,” ujarnya pada media di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Bahkan sudah sejak bulan Februari lalu, kita sudah menghabiskan USD9,08 miliar cadangan devisa. Yakni  per Mei kemarin, cadangan devisa kita tinggal USD122,9 miliar. Padahal Februari lalu, jumlahnya masih USD131,98 miliar. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah dan otoritas moneter perlu segera mencari jalan keluar lain untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut. Pemerintah dan otoritas keuangan tidak bisa berdiam diri. Atau terus-terusan menggunakan cara konvensional untuk mengintervensi pasar.

Bukan hanya karena faktor umum namum faktor yang lain juga ikut serta dalam mempengaruhi jebloknya nilai tukar rupiah ini. Yaitu salah satunya dipicu oleh tingginya tingkat ketergantungan kita terhadap impor, investasi asing, dan juga utang. Dengan demikian setiap kali kita melakukan impor, membayar dividen, atau bahkan membayar bunga dan cicilan utang, selalu terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Inilah poin yang kemarin diingatkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo, soal bahayanya perekonomian yang ditopang oleh utang. Per 30 April 2018, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Dari jumlah tersebut, 41% di antaranya berdenominasi valuta asing (valas), baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.

Dengan komposisi utang valas yang demikian besar, maka pembayaran beban utang, baik cicilan jatuh tempo maupun bunga, tentunya terikat pula dengan mata uang asing. Ada tiga mata uang asing yang mendominasi utang kita, yaitu dolar AS, yen, dan euro. Sehingga dampak dari pelemahan rupiah terhadap sejumlah mata uang asing utama pasti akan menambah jumlah utang dalam rupiah dan menambah beban yang harus dipikul APBN.“Dalam catatan saya, jika disetarakan, jumlah utang kita dalam bentuk valas ekuivalen dengan USD109,6 miliar. Sehingga setiap kali nilai tukar rupiah terdepresiasi Rp100, maka jumlah utang kita akan naik lebih dari Rp10 triliun. Semakin besar depresiasinya, jumlah nominal yang harus kita bayar juga menjadi semakin besar,” terang Fadli Zon.

Itu belum seberapa karena hanya terhitung sedikit saja. Jika kita bahas utang di sektor publik secara komprehensif. Maka lebih bombastis lagi, yakni sekitar Rp.9.000 triliun. Artinya, cukup besar sekali risiko yang bisa kita terima akibat depresiasi nilai tukar ini. Pada saat krisis 1997/1998, kita banyak sekali kehilangan aset strategis gara-gara krisis utang ini. Dan itu yang pengalaman tidak mengenakkan.

Pemerintah tidak dapat lagi berdalih jika utang Indonesia saat ini pada posisi yang aman. Jikalau ada dalih yang seperti itu berarti itu akan membohongi diri sendiri. Jelas itu tidak bertanggung jawab. Apalagi jikalau rupiah sampai dengan tembus lebih dari angka Rp 14.500, jelas akan dipastikan kita bakal menghadapi krisis ekonomi.

Hingga kondisi yang bersamaan, antara neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita posisinya juga tak bagus. Januari hingga Mei 2018, empat kali  mengalami defisit neraca perdagangan. Pada Januari, mengalami defisit USD760 juta, Februari defisit USD50 juta, April defisit USD1,63 miliar, dan Mei kemarin, kita defisit USD1,52 miliar.

Sedangkan pada kuartal I 2018, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tercatat defisit USD3,8 miliar. Selama lebih dari satu dekade terakhir, NPI tercatat mengalami defisit itu hanya pernah terjadi pada tahun 2008, 2013 dan 2015.

Walaupun perekonomian tidak menunjukkan gejala yang membaik, malahan pemerintah sibuk dalam menyiapkan pesta untuk IMFmaupun Bank Dunia.

“Sungguh ironis, saat kurs sedang meluncur ke kisaran Rp15 ribu, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa jatuh di bawah angka 5%, defisit APBN menyentuh limit 3%, pemerintah Indonesia malah sibuk menyiapkan jamuan bagi 15 ribu orang yang memboroskan anggaran hingga Rp850 miliar itu. Di tengah jargon Revolusi Mental, sikap pemerintah semacam ini justru memperlihatkan mental seorang inlander.”

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here