Akibat Gugatan UU MD3 Pasal Penghinaan DPR

0
149

Jakarta, namalonews.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Mahfud MD yang saat ini sudah bersedia untuk memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan pasal penghinaan kehormatan DPR yang sudah tercantum di dalam Undang Undang tentang DPR, DPD, MPR, dan DPRD (UU MD3).

Mahfud di Yogyakarta, Senin (19/2/2018) menyatakan bahwa “Menurut saya (pasal) tersebut itu berlebihan,” katanya.

Mahfud menegaskan kembali terkait dengan pasal penghinaan terhadap DPR tersebut yang tidak perlu diatur secara khusus dalam UU MD3, oleh karena itu maka akan ada penghinaan terhadap seseorang atau pejabat publik yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa mencemarkan atau menghina seseorang dan jabatan publik sudah ada di KUHP, kenapa diatur lagi di sini (UU MD3) seharusnya bisa melakukan lapor saja,” katanya menerangkan.

beliau berpendapat unutk dapat memunculkan pasal penghinaan terhadap DPR di UU MD3 berpotensi untuk merampas kewenangan penegak hukum. Padahal di DPR merupakan sebuah lembaga politik bukan lembaga penegak hukum.

Mahfud menyatakan bahwa “DPR itu termasuk dalam lembaga demokrasi, sedangkan dari penegak hukum adalah lembaga nomokrasi sehingga jangan sampai tercampur-campur,” katanya menerangkan.

Beliau bahkan menganggap bahwa munculnya pasal pemidanaan terhadap penghina DPR dan anggota DPR lain dalam UU MD3 menandakan bahwa DPR yang lebih cenderung takut dikritik.

Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR di Indonesia ini sebelumnya sudah meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait dengan larangan menghina parlemen atau contempt of parliament yang ada di UU MD3 hasil perubahan dari kedua yang baru akan disetujui oleh DPR RI.

beliau bahkan mengatakan bahwa akan mempertaruhkan jabatannya apabila terdapat rakyat yang dipenjara karena sudah berani mengkritik DPR RI.

“Tidak benar apabila ada orang yang menilai DPR anti-kritik. Saya tegaskan sekali lagi bahwa DPR butuh kritik untuk meningkatkan kinerja,” katanya menerangkan.

Sedangkan, pada nasib dua pasal kontroversial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hanya seumur jagung. Mahkamah Konstitusi (MK) yakni dengan suara bulat para hakimnya yang memutus sebuah aturan yang terdapat di sana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

MK memutuskan pada Pasal 73 ayat tiga sampai enam UU MD3 tidak sesuai konstitusi. Pasal tersebut yang telah mengizinkan DPR dalam melakukan pemanggilan paksa setiap orang dengan bantuan polisi. Polisi pun juga akan diberi kewenangan untuk menyandera orang yang paling lama 30 hari. Pemanggilan paksa dari kata MK, artinya wilayahnya hukum pidana.

Ketentuan lainnya yang dibatalkan yakni pada Pasal 122 huruf I, Pasal tersebut yang pada dasarnya telah memberikan kewenangan bagi legislatif untuk dapat mempidanakan warga yang dianggap sudah merendahkan kehormatan DPR atau anggota dewan.

walaupun demikian maka pada salah seorang pemohon, Josua Satria Collins pun mengatakan apabila dengan adanya keputusan tersebut, meski harus diapresiasi, namun akan tetap memungkinkan legislatif jadi semacam lembaga superbody. Josua sebagai salah satu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang berusia 20an, beralasan masih ada satu pasal yang gagal untuk digugurkan: pemanggilan anggota dewan tersebutlah yang harus atas izin presiden.

Josua kepada Tirto, pada hari Jumat (29/6/2018) menyatakan bahwa “Yang dibatalkan di Pasal 245 itu kan hanya melalui izin MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), tapi atas izin dari presiden tetap. Bagi saya hal itu masih jadi sebuah masalah,” katanya menerangkan.

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 berbunyi, “pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana… harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.”

MK tidak dapat membatalkannya secara seluruhnya terkait dengan isi pasal ini, melainkan hanya untuk membenahi sebuah redaksionalnya saja dengan menghilangkan “mendapat pertimbangan dari MKD.”

Ketua Hakim MK, Anwar Usman pun menyatakan bahwa adanya keputusan yang diambil lantaran hanya frasa terakhir dan itu yang tidak mempunyai landasan secara hukum. Sementara itu ada banyak pertimbangan presiden untuk pemanggilan anggota dewan sudah sesuai dengan putusan MK Nomor 76/PUU XII/2014 pada September 2015 yang mengganti mekanisme “izin MKD” menjadi “izin presiden”.

Josua emnyatakan bahwa “Memeriksa anggota DPR harus izin presiden dulu membuat mereka masih kebal hukum dan masih ada kompromi politik,” katanya menerangkan. Beliau menganggap bahwa dari semua warga negara, tidak peduli anggota dewan atau bukan yang sama kedudukannya di mata hukum.

Pernyataan yang senada tersebut juga disampaikan oleh penggugat dari unsur organisasi, yakni dari Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pengurus PB PMII, Khairi Fuadi, menilai bahwa keputusan MK ini masih membuka peluang bagi anggota DPR mangkir dari kasus hukum yang mungkin menjerat mereka.

Khairi kepada Tirto menyatakan bahwa “Contohnya saja Setnov (Setya Novanto), beliau kan [sempat] susah diperiksa karena enggak ada izin presiden,” katanya menerangkan.

Lucius Karus selaku Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mengatakan bahwa dikabulkannya gugatan tersebut tidak boleh “dibaca” secara sempit. Menurutnya bahwa hal tersebut harus dilihat sebagai koreksi secara total atas kinerja legislatif. Putusan MK tersebutlah yang membuktikan kalau dalam membuat peraturan, DPR tidak benar-benar mengakomodir aspirasi publik.

Lucius kepada Tirto berkata bahwa “Selama ini memang sudah ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai suatu mekanisme aspirasi publik, akan tapi itu semua hanya formalitas saja. Nyatanya keputusan tersebut masih tergantung keinginan elite,” katanya menambahkan.

Lucius dan lembaganya merupakan salah satu pihak yang paling nyaring dalam menolak UU MD3. Ketika aturan tersebut memang belum disahkan, beliau mengatakan bahwa dari DPR sedang berupaya mengembalikan Indonesia ke masa-masa orde baru.

“DPR mengembalikan demokrasi di negara ini ke masa orde baru, dan ketika pemerintah atau elite politik yang selalu curiga terhadap rakyat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, maka Lucius mengatakan ketika sudah menjelang masa bakti berakhir, DPR sebaiknya tak perlu menghabiskan energi untuk “membangun kerajaan” di dalam institusi yang seharusnya bisa bekerja untuk kepentingan rakyat.

Lucius menyatakan bahwa “Ada begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan DPR, termasuk pada sejumlah regulasi yang dibutuhkan oleh publik,” katanya menerangkan.

Apa kata lembaga legislatif? Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, institusinya menghormati keputusan dari lembaga yang diberi kewenangan untuk menafsir Undang-Undang Dasar tersebut.

Salah satu dari pria yang akrab disapa Bamsoet ini, di Kompleks DPR, Jakarta pada hari Jumat (29/6/2018) menyatakan bahwa “Apa pun keputusan dari MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan,” katanya menerangkan.

Pendapat yang berbeda tersebut dikatakan kepada Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya pada Pasal 245 UU MD3 tersebut yang masih diperlukan untuk menghindari kriminalisasi terhadap anggota DPR. Beliau menyebutkan dari anggota dewan sebagai profesi yang rentan dikriminalisasi.

Dasco kepada Tirto menyatakan bahwa “Kami juga sebenarnya meminta kesetaraan juga seperti misalnya notaris. Notaris tersebut yang apabila mau dipanggil penegak hukum harus minta dari (semacam) mahkamah kehormatan notaris gitu. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) juga begitu. Nah ini yang dari anggota DPR juga seharusnya begitu,” ungkapnya.

Pernyataan Dasco tersebut yang saat ini sudah tidak ada artinya. Keputusan MK tersebut mengikat dan sudah tidak dapatdiganggu gugat lagi oleh siapa pun.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here