Golkar Masih Menunggu PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Disahkan

0
138

Jakarta, namalonews.com- Ace Hasan Syadzily selaku Ketua DPP paertai Golkar menyatakan bahwa Golkar telah mempersiapkan teknis rekruitmen calon anggota legislatif (Caleg) sesuai dengan Undang- Undang Pemilu.

Dengan terbitnya PKPU yang telah melarang mantan narapidana korupsi untukmaju menjadi caleg akan membuat partai Golkar menyesuaikan dengan teknis penjaringan caleg.

“Selama ini Partai Golkar sudah siap dengan proses rekruitmen sesuai dengan Undang-Undang Pemilu,” kata Ace saat dihubungi hari Minggu ini.

Dia juga mengingatkan aturan PKPU ini harus merujuk kepada undang-undang. Golkar sendiri siap mengikuti aturan PKPU itu jika telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Partai Golkar mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku. PKPU seharusnya merupakan penerjemahan perundang-undangan dan merujuk kepada aturan tersebut,” tegas Ace.

“Partai Golkar akan mengikuti aturan apa pun jika secara prosedur sudah disahkan dalam lembaran negara,” pungkas Ace.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan lembaganya telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau Kota pada Sabtu 30 Juni 2018. Pernyataan Arief dikutip dari laman resmi KPU RI.

Dalam salah satu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.

Ketua Umum Partai Golkar sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait soal larangan bagi mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri kembali menjadi calon legislatif.

Menurutnya, sikap dari Partai Golkar sudah bulat dalam mewujudkan Partai Golkar yang bersih dan sejalan dengan tagline dari partai berlambang pohon beringin itu. Hanya saja, kata dia, Golkar akan menuruti dan taat segala bentuk peraturan yang ditetapkan konstitusi.

“Ya kita ikuti undang-undang saja. Tentu kita tunggu, kalau kita kan selalu taat kepada konstitusi,” ujar Airlangga Hartarto di Kantor DPD I Partai Golkar, Jumat (1/6).

Senada dengan pernyataan Airlangga, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus pun ikut mendukung pernyataan tersebut. Namun menurutnya Golkar akan melihat peraturan perundangannya terlebih dahulu sebelum nantinya memberikan reaksi terhadap peraturan KPU tersebut.

“Pasti dengan tagline kita ‘Golkar Bersih’, Golkar pasti mendukung soal masalah itu. Hanya tentu kita lihat perundang-undangannya seperti apa. Tetapi sekali lagi kalau ditanya apa Golkar mendukung, jelas Golkar sangat mendukung keinginan itu,” ujar Lodewijk.

Mengenai adanya anggapan bahwa peraturan tersebut berseberangan dengan perundangan, Lodewijk pun tak ambil pusing. Menurutnya saat ini sikap Golkar jelas dalam mendukung aturan tersebut. Namun Golkar pun tak menutup mata jika nantinya aturan tersebut diabaikan karena dianggap menyalahi aturan.

“Itu yang saya bilang, saat suatu kebijakan, aturan suatu lembaga dilakukan sebaiknya tidak bertentangan dengan perundangan yang lain,” sambungnya.

Lodewijk pun meminta Kementerian Hukum dan HAM yang menangani peraturan itu untuk segera menemukan titik temu, agar nantinya tak ada saling tindih antara perundangan dengan peraturan KPU itu sendiri.

“Nah, mungkin perlu dicarikan titik temunya, tentunya dari Kumhamnya sendiri yang mengatur itu termasuk yang mengusulkan adalah dari KPU itu sendiri,” pungkasnya.

Pramono Ubaid Tanthowi Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengatakan, aturan yang resmi mengenai Mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019 itu sudah berlaku seiring berita ini diumumkan ke publik.

Aturan tersebut dianggap KPU sebagai aturan yang sah dan berlaku meski tidak diundangkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Halini sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH KPU. Ini dapat dijadikansebagai pedoman dalam Pileg 2019,” ujar Pramono.

Dirinya menegaskan bahwa aturan tersebut diatur meskipun ditentang oleh berbagai pihak, baik itu partai politik, pemerintah dan termasuk “rekan” sesama penyelenggara pemilu ini.

“KPU tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019),” ujar Pramono.

Larangan telah diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.

“Bukan seperti mantan terpidana bandar narkoba, korupsi atau kejahatan seksual terhadap anak,” bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018.

Dengan PKPU memberingan larangan Eks Napi untuk Nyaleg itu dinilai Langgar UU, Maka DPR pertimbangan ajukan hak angket.

Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif melanggar beberapa undang-undang. DPR mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket terhadap KPU.

“Sebenarnya semangatnya kita tangkap bagus, tapi persoalannya banyak norma UU yang dilanggar sehingga KPU melanggar UU,” kata Awiek, sapaan Baidowi.

“Kami lagi bahas di Komisi II langkah apa yang akan dilakukan terhadap sikap KPU tersebut apakah akan dilakukan hak angket kepada KPU,” sambungnya.

Awiek memaparkan, sejumlah aturan yang telah ditabrak oleh KPU dengan terbitnya PKPU tersebut. Aturan yang pertama yakni Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g menyebutkan caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali secara jujur dan terbuka untuk mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana.

“UU 7/2017 Pasal 240 ayat 1 huruf g secara nyata dan tegas tidak ada larangan bagi mantan napi untuk jadi caleg asalkan yang bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai mantan napi,” jelasnya.

Pasal kedua yang dilanggar yakni dalam Pasal 75 ayat 4. Pasal tersebut telah mengatur kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun PKPU.

Awiek melanjutkan, KPU juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 tahun 2014 jo UU 2 tahun 2018 tentang MD3 pasal 74 ayat 2 tentang MD3. Hal ini karena KPU menolak hasil RDP bersama DPR dan Pemerintah terkait aturan larangan eks napi korupsi menjadi Caleg.

Padahal pasal itu telah mewajibkan bahwa setiap lembaga negara termasuk badan hukum menindaklanjuti hasil RDP.

“Maka dari itu sebenarnya aturan dari KPU khusus larangan mantan napi korupsi melanggar UU. Termasuk juga PKPU yang belum diundangkan Menkumham juga batal demi hukum,” tegas dia.

Wasekjen PPP ini menambahkan bahwa PKPU ini tidak begitu berpengaruh terhadap proses rekrutmen caleg yang berasal dari partainya. PPP telah menerapkan syarat yang melarang mantan koruptor maju sebagai caleg sejak Pemilu pada 2014 silam.

“Kalau PPP memang secara internal sudah melarang sejak Pemilu 2014 menolak mantan napi koruptor jadi caleg,” tandasnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here