Jelang Pilkada Serentak 2018, Perludem Beri Tips Bagi Pemiliih

0
130

Jakarta, namalonews.com- Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan secara bersama-sama di daerah-daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2018 ini akan segera dilaksanakan. Pesta dekokrasi di Indonesia ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, memberikan tips kepada masyarakat selalu pemilik hak suara dalam menentukan pilihannya di proses Pilkada nanti untuk bisa lebih cermat dalam memilih kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Hal ini ditujukan agar Kepala Daerah yang terpilih nanti benar-benar dapat membawa daerahnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak justru mengecewakan masyarakat.

“Sebelum memilih, sebaiknya kenali dulu kebutuhan khasmu”, terang Titi ketika memberikan keterangan tertulis pada hari Sabtu, 23 Juni 2018.

Dalam penyampaiannya, Titi meminta kepada pemilih untuk bisa mencermati persoalan yang dihadapi oleh daeranya masing-masing.

“Cermatilah persoalan yang ada di daerahmu, agar mengetahui apa saja langkah yang harus dikerjakan oleh Kepala Daerah ketika menjabat lima tahun ke depan,” jelas Titi.

Titi menjelaskan bahwa setiap daerah tentunya memiliki permasalahan yang spesifik. Permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu daerah diantaranya adalah kerusakan lingkungan hidup, banyaknya jumlah pernikahan anak, tingginya angka kriminalitas, kesempatan kerja yang minim, dan lain sebagainya.

Terlebih lagi, Titi menyampaikan bahwa, dalam sistem desentralisasi yang saat ini diprogramkan untuk tiap daerah, Kepala Daerah memiliki tugas khusus untuk mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.

Titi  turut menyampaikan bahwa saat ini nformasi  sudah lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari tahu visi, misi, program kerja, hingga latar belakang calon pemimpinnya agar tidak menyesal kmi

“Agar tidak sampai memilih kucing dalam karung, maka kamu perlu membaca program kerja, visi, dan misi yang diprogramkan oleh para calon kepala daerah,” terang Titi.

Ia menambahkan, masyarakat supaya memastikan terlebih dahulu mengenai latar belakang calon kepala daerah yang akan dipilihnya, jangan sampai calon yang dipilih merupakan mantan narapidana  koruptor atau pelanggaran berat yang lain.

“Pastikan juga kepala daerahmu tidak pernah terlibat dalam kasus pidana korupsi. Selain itu juga tidak dengan tindak pidana berat yang lain,” tambah Titi.

Titi juga meminta kepada masyarakat sebagai pemilih di Pilkada nanti, supaya selalu menggunakan akal sehat dan kritis untuk mencari tahu bagaimana kinerja beserta konsistensi calon kepala daerah dalam memenuhi janji-janji yang dulu sempat digembor-gemborkan dalam kampanye.

Kemudian, Titi juga menyampaikan bahwa masyarakat supaya memastikan bahwa data dirinya telah masuk terdaftar sebagai pemilih. Untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, masyarakat dapat memeriksanya melalui website yang dimiliki oleh KPU sebagai pusat informasi mengenai pilkada 2018 ini yaitu di https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/nasional.

Titi turut mengingatkan masyarakat agar mempersiapkan form C6 atau Surat Pemberitahuan Memilih atau juga bisa dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) untuk dibawa dan ditunjukkan pada saat hari pemungutan suara nantinya. Titi mengatakan bahwa masyarakat dapat mulai mencoblos sejak pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat.

“Janganlah khawatir. Bila namamu tidak terdaftar di DPT, kamu masih tetap dapat menggunakan hak pilihmu. Dengan cara, datang ke TPS terdekat di tempat tinggalmu, kemudian tunjukkanlah e- KTP atau Suketmu kepada petugas KPPS yang sedang berjaga,” jelas Titi.

Terakhir yang Titi sampaikan dalam pemaparannya, Titi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa ikut dalam pengawasan proses Pilkada tahun 2018 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak nanti untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil, serta demokratis.

Tuti menyampaikan bahwa masyarakat harus melaporkan apabila terdapat pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada.

“Laporkanlah segala pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah yang kamu temui. Seperti halnya politik uang (money politic), penyalahgunaan hak pilih orang lain, tindakan intimidasi serta kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, kepada para pengawas Pilkada terdekat yang  ada di daerahmu”, pungkas Titi.

Jelang Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Terkait Politik Uang

Menjelang dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2018 di seluruh daerah yang ada di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan tanggapan dan harapannya untuk masyarakat Indonesia. Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa pihaknya berharap masyarakat Indonesia tidak memilih calon kepala daerah yang dalam proses kampanye melakukan politik uang untuk menyuap masyarakat.

Menurut Febri, politik uang hanya akan memberikan dampak buruk untuk masa depan masyarakat, daerah, serta kepala daerahnya sendiri.

“Dikarenakan, hal ini sangat berbahaya untuk masyarakat di daerah tersebut, serta bagi pemimpin yang akan memimpin daerah selama lima tahun ke depan,” jelas Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Senin, 25 Juni 2018.

Febri mengatakan bahwa politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah menunjukkan jika kebutuhan dana politik dari calon tersebut cukuplah besar. Hal seperti ini dapat meningkatkan potensi dilakukannya tindakan korupsi setelah dalam pemilihan umum mereka terpilih dan memimpin daerahnya.

Maka dari itu, Febri juga menyampaikan bahwa masyarakat supaya memilih calon kepala daerah berdasarkan pada integritas, latar belakang atau rekam jejak, visi dan misi, serta program kerja yang diusung oleh calon kepala daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kepala daerah terpilih di masa depan.

Febri kembali menegaskan kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh politik uang karena nantinya masyarakat dan daerahnya lah yang akan merasakan kerugian akibat ulah kepala daerah tersebut.

“Kami sangat tidak merekomendasikan, bahkan kami ingatkan janganlah sampai memilih calon kepala daerah hanya berdasarkan preferensi politik uang saja. Karena hal ini hanya merugikan masyarakat sendiri,” tegas Febri.

KPK juga sangat mengharapkan bahwa Pilkada Serentak tahun 2018 ini dapat menghasilkan para pemimpin yang dapat memimpin daerahnya dengan baik dan benar. KPK menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin apabila calon kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada nanti tidak terlibat dalam segala kasus korupsi. Mengingat selama ini, tim pemberantasan korupsi di Indonesia ini telah menangani sejumlah kurang lebih 95 kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi.

Febri memberikan saran kepada masyarakat agar aktif untuk mengikuti dan mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di daerahnya masing-masing. Pihaknya juga berharap agar masyarakat tidak pasif dan apatis dalam menentukan calon kepala daerah yang akan memimpin di daerahnya.

Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksankan serentak tahun 2018 ini akan dilaksanakan di sejumlah 171 daerah. Sedangkan untuk proses pemungutan suara, dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here