Pilkada Kalah Dapat Gugat ke MK, Inilah Syaratnya

0
164

Jakarta, namalonews.com- KPU atau Komisi Pemilihan Umum di Jawa Barat ini dengan lapang dada mempersilakan kepada pasangan yang kalah dalam Pilgub untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut yang akan dilakukan apabila sudah selesai pengumuman real count KPU pada 9 Juli 2018.

Yayat Hidayat selaku Ketua KPU Jabar menyatakan bahwa dari calon kalah bisa menggugat dengan catatan ada jumlah suara antara dua paslon teratas yang hanya terpaut pada selisih setengah persen dari total kartu surat suara resmi yang sudah masuk.

Yayat Hidayat di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung pada hari Jumat 29 Juni 2018 menyatakan bahwa “Kalau antara pemenang satu dan dua jauh, pada hari besoknya yakni setelah pengumuman 9 Juli, maka kami dapat mengetahui siapa pemenangnya. Apabila bedanya yakni setengah persen, maka yang kalah dapat mengajukan gugatan ke MK,” katanya.

Untuk selanjutnya apabila ada selisihnya yang kurang dari satu persen, maka dari pihak yang kalah dapat mengajukan gugatan, sehingga dari KPU akan menunggu terkait dengan putusan MK selama 45 hari sejak gugatan tersebut diterima MK.

Sedangkan apabila di lihat dari hasil pantauan quick count versi KPU di Jawa Barat, pada hari Jumat pukul 16.00 WIB perolehan kartu suara yang masuk ini dapat mencapai 93,16% atau 69.833 dari 74.962 TPS yang ada di Jabar.

Total jumlah suara yakni mencapai 21.159.068 dengan rincian yakni 20.476.755 surat suara yang sah dan 696.107 suara tidak sah. Adapun tingkat partisipasi ini dapat mencapai 71,14% dengan rincian partisipasi laki-laki yakni sebesar 66,99% dan perempuan sebesar 74,94%.

Perolehan paslon Rindu yakni 6.798.442 suara atau 33,12%. Kemudian hal ini diikuti paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) sebesar 5.823.294 suara atau 28,37%, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM) 5.308.697 surat suara atau 25,86%, dan Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) 2.598.219 atau 12,66%.

Pasangan Rindu ini unggul pada 13 daerah yaitu dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kota Cirebon, Kuningan, Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi.

Sedangkan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan tetap melantik pasangan calon kepala daerah yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 walaupun dengan menyandang status tersangka.

Tjahjo Kumolo di Jakarta Jumat (29/6/2018) menyatakan bahwa “Tersangka calon pilkada yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, akan melakukan pelantikan sesuai dengan jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Menurut Tjahjo dari semua calon kepala daerah yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa pada kasus, akan tetapi perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada ini akan tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum secara tetap.

Nantinya apabila sudah mempunyai kekuatan hukum secara tetap, baru kepala daerah yang bersangkutan ini dilakukan pemberhentian.

Politikus PDI Perjuangan menyatakan bahwa “Tahun-tahun silam pun demikian, ada yang dilantik ditahanan, dan begitu pula dengan adanya keputusan hukum tetap bersalah ya langsung diberhentikan. Proses hukum akan tetap berjalan, baik itu di KPK maupun di Kejaksaan,” ucapnya menerangkan.

Sedangkan dari Kapuspen Kemendagri Bahtiar menerangkan bahwa aturan calon Bupati atau Walikota dan calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota yang terpilih dalam Pilkada dan berstatus tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Dalam hal ini maka calon Bupati atau Walikota dan atau calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota terpilih dan ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, sedangkan yang bersangkutan akan tetap dilantik menjadi Bupati atau Walikota dan atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota,” menerangkan yang merujuk Pasal 64 ayat (6).

Pada ayat (7), menyebutkan bahwa dalam hal calon Bupati atau Walikota dan atau calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota yang terpilih ini ditetapkan menjadi terdakwa ketika proses pelantikan, sedangkan yang bersangkutan ini akan tetap dilantik menjadi Bupati atau Walikota dan atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota, kemudian pada saat itu juga diberhentikan sementara pada sebagai Bupati atau Walikota dan atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

sedangkan pada ayat (8) ini menyebutkan bahwa dalam hal calon Bupati atau Walikota dan atau calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota yang terpilih akan ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ketika pelantikan berlangsung, yang bersangkutan ini akan tetap dilantik menjadi Bupati atau Walikota dan atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota, sedangkan untuk saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati atau Walikota dan atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Bahtiar menjelaskan bahwa dari pasangan calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau walikota atau wakil bupati atau wakil walikota yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada, apabila menyandang status menjadi tersangka maka pada prinsipnya penanganan hukum tersebut akan menjadi ranahnya para penegak hukum yang terus berlanjut prosesnya.

Sementara itu pada proses demokrasi melalui Pilkada di ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU, dan secara administratif adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah ini yang menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

“Semua calon KDH atau WKDH yang kebetulan yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan secara hukum secara tetap akan dilantik sebagai KDH atau WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum secara tetap. Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. proses hukum akan tetap jalan, baik oleh KPK maupun dari Kejaksaan,” ungkapnya menerangkan.

Selain itu, ditekankan pula pada pelantikan tersebut yang dilakukan semata-mata karena untuk menjalankan perintah UU Pilkada, Pasal 164 ayat (6), ayat 7 dan ayat (8). Sedangkan pada proses hukum pidana yang sedang dijalani oleh calon kepala daerah bersangkutan tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pada pihaknya tetap menjunjung tinggi proses hukum yang ada tersebut.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah menilai, meroketnya memperoleh kartu suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) pada Pilkada Jawa Barat 2018 karena adanya migrasi suara dari para pasangan calon pesaing mereka pada hari H pencoblosan.

Toto, Sabtu (30/6/2018) menyatakan bahwa “Dari hasil analisis maka ada kenaikan yang signifikan pasangan Asyik dan diduga lebih karena pasangan ini dapat limpahan berkah suara terbanyak dari kemerosotan dari dua pasang lainnya, yakni Rindu dan dua DM,” tulisnya.

Selain itu, Toto menyatakan kembali bahwa meroketnya hasil suara Asyik ini turut didukung oleh testimoni dari sejumlah tokoh agama yang secara gamblang menyuarakan imbauan memilih Paslon usungan partai PKS, PAN dan Gerindra.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here