Anies Kritik Jokowi: Negara Tidak Hadir Pada Permasalahan Rakyat

0
207

Jakarta, namalonews.com- Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022. Selaku gubernur, Anies  tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). APPSI secara rutin bertemu dengan presiden selaku kepala pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden selaku kepala pemerintah pusat dibantu oleh gubernur selaku kepala pemerintah daerah (provinsi). Gubernur bekerja di bawah presiden.

Hubungan antara presiden dan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerinah daerah. Dalam UU itu antara lain disebutkan tentang hubungan antara presiden dan gubernur seperti berikut. Pemberhentian gubernur atau wakil gubernur bisa dilakukan oleh presiden apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian paling lambat 14 hari.

Lebih kejam lagi, pada Pasal 63, gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, presiden juga mempunyai kewenangan memberikan teguran tertulis kepada gubernur yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari tanpa izin. Apabila teguran itu tidak digubris, maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Selaku gubernur, mantan  Rektor Universitas Paramadina dan mantan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014-2016) Kabinet Kerja, Anies Baswedan ini tentu sudah mengetahui  peraturan yang mengatur tentang hubungan antara gubernur dan presiden. Itulah sebabnya, ia berani mengungkapkan isi hati sekaligus mengkritik pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemerintahan Presiden Jokowi.

Apalagi, ayah dari Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim ini  mempunyai hubungan yang dekat dengan Jokowi sejak mantan gubenur Jakarta itu masih menjadi cawapres, dengan menjadi juru bicara Jokowi saat kampanye pilpres 2014.

Anies menyampaikan kritik di depan para elite politik dalam agenda halalbihalal yang diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, 4/7/2018. Para tokoh  politik yang hadir waktu itu antara lain Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, dan Ketua MPR, RI Zulkifli Hasan.

Sewaktu diberi kesempatan untuk berpidato, Anies menyampaikan pendapatnya. Pendapat Anies waktu itu cenderung berbau kritik. Ia mengungkapkan pentingnya peran pemerintah dalam setiap permasalahan rakyat.

“Saya ini regional saja. Saya bagian mengatur Jakarta, lingkup provinsi. Jadi, saya menyampaikan hal ini untuk meneruskan saja, bukan menambahkan,” ujar  cucu dari Abdurrachman Baswedan yang merupakan seorang pejuang pergerakan nasional dan  pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia ini.

Salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat, menurut suami dari Fery Farhati Ganis ini, adalah ketidakhadiran negara untu

Bukan hanya itu, keberpihakan negara yang dalam hal ini diemban Jokowi  juga tidak tampak. Artinya, negara tidak berpihak kepada rakyat.

Masih kuat dalam ingatan para petani saat Jokowi mendengarkan aspirasi mereka tahun 2016 yang lalu. Jokowi memerintahkan pembantunya untuk membuat kajian, dan hasilnya telah melarang terjadinya penambangan.

Ditambah lagi, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan keputusannya, dan melarang beroperasinya PT Semen Indonesia di wilayah yang dilindungi tersebut. Akan tetapi, apa yang terjadi sekarang, penambangan terus berlanjut setelah Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan izin baru.

Tidak saja melanggar UU, keputusan Ganjar Pranowo juga membuat pertemuan Jokowi dan petani sebelumnya sia-sia. Muncul pertanyaan, apakah Jokowi tidak mengetahui atau menutup telinga terhadap jeritan hati rakyat kecil.

Sudah berulangkali rakyat kecil mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, dan  hampir ditindas. Sebut saja saat petani asal Mojokerto harus diusir dari tanah mereka dengan menggunakan gas air mata oleh polisi.

Ketidakberpihakan negara kepada rakyatnya secara maksimal, menurut Anies, ada tanda-tandanya, yakni ada kelompok masyarakat yang tidak merasakan dampak kinerja pemerintah karena pemerintah tidak hadir ketika mereka bermasalah.

Demi menjaga marwah bangsa, lanjutnya, mesti ada sikap berdaulat yang mendasar di dalam diri para pemimpin nasional dan rakyatnya.

“Menurut saya, salah satu hal mendasar sebagai orang yang diberikan amanah menjalankan republik ini, adalah menyadari kedaulatan sebagai hal mendasar dalam menjalankan republik ini,” kritik  Anies lebih tegas dengan maksud tentu saja Jokowi.

Setelah selesai Anies berpidato, Wapres JK meninggalkan tempat acara. Anies mengantarkan JK ke mobil dinasnya.

Memang dekat hubungan Anies dan JK, terutama sejak pilkada DKI Jakarta. Hingga kini kedekatan itu masih tampak. Kedekatan Anies dan JK semakin kentara di mata publik belakangan ini.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here