Kedudukan Presiden Ada Dalam Semua UU Kelembagaan?

0
126

Jakarta, namalonews.com- Lagi-lagi Fahri Hamzah memberi sindiran kepada Presiden Joko Widodo. Sindiran yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI tersebut dilontarkan melalaui akun Twitternya, @FahriHamzah, Rabu (3/7/2018).

Tidak semua kritikan bermakna kurang baik, justru kritikan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah merupakan kritikan yang dipandang penting untuk diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Malah beliau inginnya kritikan disampaikan secara langsung. Tidak masalah jika kritikan tersebut disampaikan secara terbuka.

“Kalau saya kritik pak presiden itu adalah kata2 yang sebetulnya bagus disampaikan langsung. Tapi di samping presiden juga orang2 pada Gak NyamBung. Maka tidak masalah kita sampaikan terbuka. Toh ini kritik kepada lembaga kepresidenan. Pak @jokowi kebetulan ada di dalamnya,” tulis Fahri Hamzah dalam kritikannya.

Hal ini disampaikan terkait tugas presiden yang disinyalir kurang relevan. Tugas presiden dinilainya seperti tugas warga negara pada umumnya. Padahal beliau kan pemimpin negara. Panutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut lagi, tugas presiden bukanlah pimpinan proyek (pimpro) maupun mandor proyek. Atau bukan pula bagi akte atau gunting pita, maupun terlihat pakai rompi dan helm keselamatan.

“Gini loh, tugas presiden itu bukan Pinpro atau mandor proyek. Tugas presiden itu bukan bagi akte atau gunting pita. Kinerja presiden itu bukan saat di kelihatan pakai rompi dan helm keselamatan. Tugas presiden itu bukan proyek pengadaan tol, airport, jalan atau pelabuhan,” tambah Fahri.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua DPR RI tersebut mengatakan Presiden Indonesia tidak seperti lembaga di negara lain yang lingkupnya lebih sempit. Sebaliknya yakni sangat luas dan diatur dalam suatu Undang-Undang dalam tata kelola pemerintahan.

“Presiden dan lembaga kepresidenan itu luas sekali. Dia tidak seperti lembaga negara lain yang sempit. Saking luasnya, keberadaannya tidak bisa diatur dalam UU. Pernah berkali dicoba, selalu gagal mengatur presiden dalam UU, kewenangannya dan kedudukannya luas sekali,” tweet Fahri beberapa waktu lalu.

Dengan kenyataan yang demikian itu, maka dalam dalam UUD 1945 tidak ada pendelegasian pembentukan kedudukan dan kewenangan presiden dalam UU yang menjadi dasar panutannya.

Sebagai pemimpin negara maupun pemimpin pemerintahan kedudukan presiden ada di dalam hampir semua undang-undang lembaga negara.

“Saking luasnya, Itulah sebabnya dalam UUD 1945 tidak ada pendelegasian pembentukan kedudukan dan kewenangan presiden dalam UU sebab kedudukan presiden ada dalam hampir semua UU yang mengatur kelembagaan negara lainnya,” tambahnya menerangkan.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here