Pengurusan Sertifikat Gratis?

0
121

Jakarta, namalonews.com- Salah satu hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para bupati yang terlaksana di Istana Bogor, Kamis (05/07/2018) adalah penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 23 bupati dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mardani H Maming, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dalam keteragannya, yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya adalah prose pembuatan sertifikat tanah. Perintah dari Joko Widodo, bahwa pembuatan sertifikat warga itu harus benar-benar digratiskan. Namun, pada kenyataannya, pembuatan sertifikat di daerah masih kerap dikenai biaya untuk biaya petugas yang mengukur dan mematok tanah.

“Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan, di lapangannya, untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat,” kata Mardani pada media.

Lebih lanjut, biaya pematokan seyogiaya dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dengan enaknya dapat mengurus serfikat tanahnya dengan tanpa biaya sepeser pun.

“Sehingga lebih bagus kalau itu dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten menganggarkan patok sehingga nyambung antara pemerintah pusat dan Pemda,” kata Bupati Tanah Bumbu pada forum.

Namun begitu, masih banyak dijumpai keluhan dari masyarakat terkait memakan banyak biaya. Padahal, informasi yang masyarakat dapatkan mereka mengklam biaya untuk mengurus dan membuat sertifikat tersebut gratis. Namun kenyataannya masih saja masyarakat dikenakan pembayaran.

“Ada keluhan-keluhannya persoalan pembiayaan. Ada biaya patok, biaya administrasi leges, masih ada, itu kan dari rakyat. Nah tadi presiden minta pemerintah daerah yang menganggarkan, bukan rakyat,” kata Agus salah satu Bupati yang  mendapati laporan dari rakyatnya.

Sebaiknya tentang penganggaran biaya harus dikonsulidasikan dengan pihak yang berkompeten.

“Supaya jangan sampai jadi temuan (BPK). Semua penganggaran ini kami harus sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan mekanisme,” tambahnya.

Pertemuan dengan para bupati tersebut berlangsug secara tertutup. Dari 30 undangan bupati hanya 23 bupati yang hadir. Dimaksudkan agar dalam forum yang lebih kecil tersebut lebih bisa dalam penyampaian hal tentang pemerintahan daerah antara presiden Joko Widodo dan para bupati sebagai tamu undangannya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here