Satu Kaki PAN ke Jokowi, Satunya ke Ketum

0
58

Jakarta, namalonews.com- Partai Amanat Nasioal (PAN) selama ini unik. Dikatakan unik karena satu kakinya berada di pemerintahan Presiden Jokowi dengan menempatkan satu kadernya, Asman Abnur, di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi. Asman Abnur di kabinet menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kaki yang satunya lagi seolah-olah berada di kubu luar pemerintahan Jokowi. Hal itu antara lain ditandai dengan seringnya PAN berseberangan dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi untuk berbagai permasalahan dan kasus. Atau dengan kata lain, kaki PAN yang lain seolah-olah berada di kubu yang menentang pemerintah (oposisi).

Dengan posisinya yang seperti itu, justru memudahkan PAN untuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah atau bergabung dengan partai yang berada di luar pemerintah.

Kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi terungkap baru-baru ini. Hal itu muncul dari pernyataan seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa tidak menutup peluang partainya akan hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi pendukungnya.

“Kami kalau diundang, insyaallah hadir. Kalau diminta memberikan pandangan, kami berikan pandangan,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis  (5/7/2018) pada media.

Lebih lanjut, Eddy menambahkan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PAN akan ditetapkan melalui rapat kerja nasional. Lanjut Eddy, PAN berencana melakukan rapat kerja nasional (rakernas) pada pekan ketiga bulan ini di Jakarta.

Hingga saat ini PAN masih memegang mandat untuk mencalonkan (ketum) ketua umumnya sebagai calon presiden. Ketua Umum PAN adalah Zulkifli Hasan. Di samping sebagai ketua umum PAN, Zulkifli Hasan juga sebagai ketua MPR.

“Karena itu (pencalonan Zulkili Hasan sebagai presiden-ed) adalah hasil rakernas 2017,” ujarnya memberi alasan.

Hingga kini partai yang didirikan Amien Rais dan kawan-kawan itu belum menentukan arah dukungannya dalam pemilihan umum presiden tahun 2019. Eddy menambahkan bahwa  partainya akan mengumumkan koalisi pada akhir Juli 2018.

Sejumlah partai belum juga secara resmi  memutuskan berkoalisi dengan partai atau kubu yang mana. Selain PAN, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa juga belum memutuskan koalisi. Namun, muncul wacana bahwa ketiga partai itu akan membentuk poros ketiga di Pilpres 2019 untuk menyambut gagasan mencalonkan kandidat presiden selain Jokowi dan Prabowo Subianto.

Sebelum pertemuan Presiden Jokowi dengan koalisi pendukungnya digelar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, mengatakan bahwa sebelum 15 Juli 2018, pimpinan partai politik pendukung Jokowi akan berkumpul untuk membahas calon wakil presiden Jokowi.

Pembahasan tentang siapa yang bakal menjadi pendamping Jokowi dalam pemilu 2019 sudah harus dibahas secepatnya. Sebab, waktu pendaftaran pemilihan presiden akan dimulai pada 4 Agustus 2018.

Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, menuturkan bahwa berdasarkan pengalaman dalam pilpres 2014, pembahasan cawapres bukan perkara mudah. Itulah sebabnya, tambah Romy, Jokowi akan mulai membahas calon pendampingnya dalam pilpres 2019 sebelum 15 Juli.

“Sebab, tidak bisa selesai 1-2 malam. Ini akan berjalan selama beberapa pertemuan,” ucap Romy.

“Sehingga, kalau pertemuan dilakukan terlalu mepet, maka ada hal-hal secara teknis sulit terkejar,” tambahnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here