Pemerintah Dinilai Salah, Tidak Punya Uang Kok Bangun Infrastuktur

0
141
????????????????????????????????????

Jakarta, namalonews.com- Di awal memerintahnya, Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Seakan tak mau ingkar janji, Jokowi membeberkan sejumlah infrastruktur yang dibangun di dua tahun masa pemerintahannya. Infrastruktur digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan,” ujar Jokowi saat pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-71 RI pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Kura-Kura, Senayan, (16/8/2016).

Kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur: jalan, jembatan dan sarana transportasi udara, laut dan darat menjadi prioritas sejak Jokowi dilantik Presiden RI. Gebrakan Jokowi dalam membangun infrastruktur di Indonesia, seperti “Sungai Bengawan Solo” mengalir hingga jauh.

Lewat akun sosial media (Fanfages Facebook) Presiden Joko Widodo, selalu rutin memberitahukan kegiatan pembangunan yang ditinjaunya. Bahkan akun fanfages FB Presiden Joko Widodo hingga tertanggal 30 Mei 2017 telah disukai 7.187.139 netizen. Itulah sebabnya, tak sedikit netizen memberikan ribuan komentar dukungan penyemangat kepada Jokowi setiap postingan kegiatannya.

Memang, infrastruktur dianggap sebagai salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian Indonesia. Infrastruktur yang baik juga bisa mendatangkan banyak investor.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi mendapat acungan jempol. Setidaknya hal itu diakui oleh Direktur Investa Saran Mandiri, Hans Kwee. Hans mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan infrasruktur.

“Pemerintah pada track yang tepat transformasi ekonomi dari pola santai bangun infrastruktur. Begitu jadi tol dari Aceh sampai Lampung, kita tidak susah undang investor. Ekonominya jalan,” ujar Hans di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Namun demikian, Hans menambahkan dengan mengatakan bahwa jangan sampai bahan mentahnya tersedia, namun infrastrukturnya belum terbangun.

Hanya saja, Hans menyayangkan, bahwa pemerintah membangun infrastruktur di saat yang tidak tepat. Kenapa? Dalam pandangan Hans, saat ini kondisi perekonomian dunia melambat dan komoditas turun.

“Pengusaha tak punya uang. Yang terjadi kita lagi susah, dikejar pajak, orang teriak,” kata Hans.

Hans tak menyalahkan pemerintah saat ini yang banyak membangun infrastruktur. Namun, menurut dia, lebih baik jika pembangunan infrastruktur dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya yang ketika itu perekonomian lebih stabil. Di saat komoditas sedang tinggi-tingginya dan perekonomian Indonesia sedang kuat.

“Sekarang pemerintah bangun infrastruktur di tengah tidak ada uang. Di daerah tidak ada uang, jadi ngejarnya adalah warga membayar pajak. Tantangannya besar,” pungkas Hans.

Itulah sebabnya, Presiden Jokowi diminta segera mengoreksi kebijakannya terutama dalam pembangunan infrastruktur. Seharusnya, kebijakan pemerintah membangun infrastruktur disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki negara.

Hal itu disampaikan oleh sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola, dalam diskusi bertajuk ‘Mengurai Hambatan Lahan dalam Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Nasional Sebagai Komitmen Nawacita’ yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, saat ini pemerintah tidak punya cukup uang untuk membangun infrastruktur sesuai target yang sudah ditetapkan. Akibatnya, pemerintah terpaksa melibatkan pihak swasta.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here