Sekolah Diminta Tidak Melakukan Kekerasan Saat Orientasi

0
177

Jakarta, namalonews.com- Komisi Perlindungan Anak kembali meminta sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencegah adanya kegiatan kekerasan selama murid menjalani orientasi sekolah pada tahun ajuran baru.

“Mengharapkan semua pihak sekolah untuk memastikan pelaksanaan orientasi peserta didik baru akan berlangsung dengan aman, ramah, dan nyaman bagi siswa baru,” demikian komisioner KPAI Bidang Pendidikan-Retno Lityarti dalam keterangan tertulisnya pada Senin (16/7/2018).

Untuk itu, ia menambahkan kegiatan kekerasan dan khususnya bullying harus dicegah semaksimal mungkin. Retno pun memintah pihak sekolah untuk menciptakan kondisi kekeluargaan selama mengikuti masa orientasi.

Ia juga kembali menegaskan hari ini merupakan hari pertama dimulainya tahun ajaran baru. Ia menyebut KPAI mendukung imbauan para orang tua siswa mengantar dan menjemput anak-anak mereka sebagai wujud dorongan orang tua terhadap semangat untuk sekolah kembali setelah melewati masa liburan panjang.

“Kami terus mendorong pihak sekolah untuk menyiapkan diri menyambut para orang tua dan anaknya masuk sekolah kembali. Dalam hal ini, ia mengingatkan orang tua untuk tidak sekedar menurunkan anaknya di sekolah dari kendaraan tetapi juga harus berani mengantar masuk ke kelas sang anak,” lanjutnya.

Ia menambahkan anak sekolah juga dapat dijadikan kesempatan bagi pihak sekolah menyampaikan program-program sekolah, sekaligus perkenalan orang tua siswa ke wali kelas anaknya yang berani masuk ruang kelas.

“Hal ini akan menjadi kesempatan yang istimewa dan menyenangkan bagi anak-anak. Selain itu, langkah ini juga akan memberikan dampak positif ke depannya adalah suasana kekeluargaan di dalam sekolah tersebut akan terwujud dengan harmonis,” katanya.

Retno menekankan tugas orang tua mengantar anak ke sokolah adalah mempererat relasi antara sekolah, murid, dan orang tua. Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah masih menyisakan persolan.

Persoalanya yang dimaksudkannya seperti pelaksaan riset sistem penerimaan peserta didik baru.

Selain persoalan tersebuk SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah mengalami kekurangan siswa akibat terbongkarnya SKTM paslu yang dikemudian dibatalkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Ia juga menyebut KPAI masih menerima pengaduan dari seorang ibu yang didomisi di Tangerang Selatan. Keluarga sedang menantikan hasil perkembangannya apakah diterima atau tidak di sekolah tersebut.

“KPAI akan terus melakukan pengawasan serius untuk menjamin dan memastikan pemerintah daerah melukan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Bahkan, ia menegaskan Undang-undang dasar 1945 berlaku untuk semua. Jadi, UUD menjadi landasan kita,” tutupnya.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here