Terjerat Korupsi, Data ASN Terblokir

0
276

Jakarta, namalonews.com- Data kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan korupsi akan diblokir oleh Badan Kepegawaian Negara. Saat ini, Badan kepegawaian Negara menyebut 188 data kepegawaian Aparatur Sipil Negara telah diblokir karena terbukti korupsi.

Meskipun tindakan korupsi tersebut telah ditetapkan dalam putusan hukuman tetap, tetapi Badan Kepegawaian Negara menyebut Aparatur Sipil Negara tersebut belum diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya.

Langkah ini ditempuh untuk menindaklanjuti penuntasan kasus aparatus sipil negara yang terbukti dan terjerat tindak pidana korupsi atau Tipikor.

“Langkah pemblokiran tersebut diambil sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara sekaligus mencegah aparatus sipil negara yang terbukti korupsi tidak dibayar negara,” demikian disampaikan Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan Badan Kepegawaian Negara-Mohammad Ridwan-dikutip dari laman setkab.go.id.

Selain langkah pengawasan dan pengendalian, Badan Kepegawaian Negara juga menyisir kasus Tipikor yang menjerat aparatur sipil negara secara langsung. Ridwan menambahkan pemblokiran juga dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan PPK instansi kepada Badan Kepegawaian negara melalu kedeputian pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

“Badan kepegawaian negara turut mengapresiasi PPK Instansi yang memiliki komitmen dan motivasi untuk secara bersama menuntaskan kasus Tipikor yang melanda aparatur sipil negara serta mencegah adanya potensi kerugian negara,” lanjut Ridwan.

Sebelumnya, badan kepegawaian Negara, tambah Ridwan, telah meluncurkan imbauan kepada seluruh PPK Instansi pusat dan daerah melalui surat kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Jika PPK Instansi tidak mengambil langkah terhadap aparatus sipil negara yang terjerat kasus tipikor, lanjutnya-pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh badan kepegawaian negara dan Komisi pemberantasan korupsi.

“Upaya bersama tersebut sudah disepakati melalui kerja sama Badan Kepegawaian negara dengan komisi pemberantasan korupsi yang telah dituangkan melalui surat deputi bidang pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018,” tutup Ridwan.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here