BKPM Minta Tambahan Dana Operasional

0
165

Jakarta, namalonews.com- Dana operasional sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) harus diperkuat. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengajukan permintaan tambahan anggaran sekitar RP 200 miliar per tahun untuk mempermudah sistem pelayanan tersebut.

“Untuk sementara ini, kami sedang mengajukan tambagan anggaran RP 200 miliar per tahun. Dengan demikian anggran BKPM yang sebelumnya hanya mencapai Rp 500 miliar per tahun akan meningkat menjadi Rp 700 miliar per tahun,” demikian kepala BKPM Thomas T Lembong di Jakarta pada Kamis (19/7/2018).

Ia menjelaskan tambahan anggaran yang cukup besar tersebut akan digunakan sebagian besarnya demi komputasi awan (Cloud computing).

“Pada abad ke-21 tidak ada pilihan lain selain sistem raksasa seperti ini. Jadi harus cloud computing,” tambah Thomas.

Selain itu, ia menyebut tambahan anggaran dana juga diperlukan untuk melakukan sosialisasi ke daerah, kementerian atau lembaga, serta kalangan pengusaha baik di tingkat domestik maupun internasional.

“Yang paling penting itu ya melakukan sosialisasi. Kami harus diarahkan dan dilatih serta diorientasi perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru,” tuturnya.

Ia melanjutkan pihaknya telah menyiapkan standar prosedur operasional dan struktur organisasi. Hal ini bertujuan agar pada November mendatang sudah bisa mengambil alih sistem OSS tersebut dari Kemenko Perekonomian. Ia menjelaskan lembaga tersebut telah meletakan divisi-divisi yang bakal dibentuk untuk melayani investor dalam mengimplementasi sistem OSS itu.

“Sudah ada rancangannya, tapi ini semua harus menjadi satu-kesatuan. Percuma kalau kita bikin organisasi tapi anggarannya tidak ada. Sebaliknya, anggaran dikasih tapi kita tidak punya rencana, desain organisasi ya gimana,” ujarnya.

Mantan Menteri perdagangan itu menyebut hal lainnya yang perlu diurus juga terkait administrasi serta pelimpahan wewenang di kementerian atau lembaga kepada OSS yang saat ini masih dalam proses.

“Terus terang masih banyak tertib administrasi yang harus diperbaiki seperti soal surat keputusan Menko Perekonomian dan pelimpahan wewenang di kementerian atu lembaga ke OSS juga masih banyak yang dalam proses,” tutup Thomas.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here