5 Caleg Eks Koruptor Dikembalikan ke Parpol oleh KPU

0
141

Jakarta, namalonews.com- Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyampaikan bahwa terdapat lima bakal calon anggota legislatif DPR RI yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

“Berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh partai politik, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif yang pernah tersangkut tindak pidana korupsi,” terang Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 malam.

Dalam penyampaiannya tersebut, Arief tidak menyebutkan siapa saja nama kelima calon legislatif tersebut, serta partai politik mana yang mengusungkan caleg eks koruptor tersebut.

Akan tetapi, Arieg mengatakan bahwa status para bakal caleg yang merupakan mantan napi koruptor diketahui dari salinan putusan pengadilan yang telah dilampirkan. Dari hasil penyelidikan berkas-berkas tersebut, KPU menyatakan bahwa para bakal caleg itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU. Kemudian seluruh berkasnya akan dikembalikan kepada partai politik yang mengusungnya.

Walaupun demikian, pihak KPU menyampaikan bahwa partai politik yang mengusungkan calon legislatif eks koruptor masih diberikan waktu untuk mengganti bakal caleg tersebut selama masa perbaikan, yaitu 22 – 31 Juli 2018.

Selain menemukan adanya bakal caleg yang merupakan eks koruptor, tim KPU juga menemukan adanya formulir daftar bakal caleg yang memuat nama serta nomor urut yang berbeda dengan sistem informasi pencalonan.

Hasil-hasil temuan lainnya adalah adanya bakal caleg yang menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik, ijazah bakal caleg yang belum dilegalisir, sampai dengan adanya dokumen calon yang tidak memiliki nomor urut.

Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, KPU melarang seorang mantan narapidana kasus korupsi untuk menyalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU, sehingga jelas bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa mencalonkan diri sebagai bakal caleg.

Selain itu, pelarangan dalam pencalonan tersebut juga diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh pimpinan parpol. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf e, yang menyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Dalam formulir pakta integritas tersebut, terdapat tiga poin utama yang salah satunya menyatakan jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka harus bersedia menerima sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan.

Peraturan KPU tersebut, saat ini tengah diuji di Mahkamah Agung oleh calon legislatif yang memiliki catatan pernah terlibat dalam kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, turut menanggapi masih adanya parpol yang tetap mengusung calon legislatif dari eks koruptor. Menurut Titi, hal ini menunjukkan bahwa partai politik tersebut gagal dalam melakukan kaderisasi. Parpol tersebut dinilai tidak mampu menawarkan kader yang bersih dan bebas dari kasus korupsi kepada masyarakat.

Titi juga menganggap bahwa partai politik bersikap pragmatis agar bisa meraup banyak suara dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nanti. Hal ini dikarenakan, mantan koruptor dianggap memiliki modal finansial dan jaringan yang kuat. Ia juga mendorong KPU agar tidak ragu untuk mencoret bakal caleg mantan koruptor dari daftar caleg. Lebih lanjut lagi, Titi meminta kepada KPU untuk mempublikasikan daftar partai politik yang tetap mengusung mantan koruptor sebagai calon legislatif agar masyarakat tahu komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here