Demokrat Pastikan Tak Usung Eks Koruptor Jadi Caleg

0
154

Jakarta, namalonews.com- Hinca Panjaitan selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, memastikan bahwa partainya tidak ada dari semua calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Hinca juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat juga tidak menyiapkan calon anggota legislatif yang pernah tercatat pernah melakukan tindak pidana kasus kejahatan seksual maupun kasus narkotika.

“Kami telah bekerja keras untuk meneliti (latar belakang calon legislatif) satu per satu, terutama di pusat. Itu menjadi tanggung jawab kami,” tegas Hinca ketika ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 20 Juli 2018.

Namun demikian, Hinca menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memastikan dari sekitar 20.000 lebih pendaftar bakal calon kepala daerah apakah ada mantan eks koruptor yang lolos verifikasi yang dilakukan di internal partai.

Hinca meyakinkan bahwa pihak Partai Demokrat akan melakukan seleksi yang ketat, dan segera melakukan tindak lanjut apabila ditemukan ada bakal calon kepala daerah yang merupakan eks koruptor dan lolos verifikasi.

“Jika ada yang lolos verifikasi, itu sama sekali tidak ada niatan, dan kami pun akan segera memperbaikinya. Akan tetapi, sampai saat ini masih tidak ada”, jelas Hinca.

Larangan mantan napi kasus korupsi untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif atau kepala daerah dalam ajang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Oleh karena itu, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang diusung oleh berbagai Parpol benar-benar tokoh politik yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Kendati demikian, masih terdapat calon anggota legislatif atau calon kepala daerah yang merupakan eks koruptor dan tetap diusung oleh suatu partai politik.  Karena hal ini, sejumlah orang telah mengajukan gugatan Peraturan KPU tersebut kepada Mahkamah Agung. Diharapkan, dengan adanya keputusan dari MA, akan ada kepastian hukum mengenai peraturan yang diajukan oleh KPU tersebut.

Beberapa hari yang lalu, Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perludem, menyampaikan bahwa masih ada sejumlah partai politik yang mengusung calon anggota legislatif dan kepala daerah yang memiliki catatan sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Menurut Titi, hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi internal partai.

Selain itu, Titi juga menyampaikan bahwa sikap parpol yang tetap ngotot untuk mengusung eks koruptor juga menunjukkan sisi pragmatisme parpol yang hanya mengutamakan tercapainya kemenangan dalam Pemilu nanti. Hal ini dikarenakan mantan narapidana korupsi tersebut diakui memiliki modal finansial serta didukung oleh modal sosial yang tentunya tidak dalam jumlah yang sedikit.

Direktur Eksekutif Perludem tersebut kembali menegaskan bahwa sudah semestinya partai politik menunjukkan komitmen untuk taat dan patuh terhadap peraturan KPU, yakni melarang parpol mencalonkan mantan eks koruptor. Dengan adanya ketaatan terhadap peraturan KPU, maka masyarakat akan melihat bahwa parpol-parpol memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan parlemen yang bersih, transparan, modern, serta anti korupsi. Selain itu, hal ini dapat menciptakan dampak positif bagi optimisme serta partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang karena adanya kepercayaan terhadap kualitas calon anggota legilatif dan kepala daerah yang dijagokan oleh partai politik.

Dalam pelaksanaan seleksi bakal calon, harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, sesuai dengan PKPU pasal 4 ayat 3.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here