Dirjen Kemenhub RI, Tinggalkan Pemkab yang Lemot Ikuti Kebijakan Uji KIR

0
192

Jakarta, namalonews.com- Uji kelaikan kendaraan bermotor dengan menggunakan smart card pada 2019 akan segera diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di dalam smart card tersebut, akan tercantum identitas pemilik beserta berbagai data kendaraan yang akan diujikan. Dengan langkah ini diharapkan kecurangan dalam uji kelaikan kendaraan dapat diminimalisir.

“Karena seringkali diketemukan buku uji kir palsu, maka untuk mengantisipasinya, pada tahun 2019 nanti akan diberlakukan uji kir dengan smart card“, terang Budi Setiyadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pada hari Jumat, 20 Juni 2018 kemarin.

Budi Setyadi menjelaskan bahwa dengan adanya smart card, peluang pemalsuan dokumen pada uji kelaikan KIR akan menjadi sangat kecil selama tidak ada kebocoran yang terjadi dalam pendistribusiannya.

“Dengan smart card ini, peluang dipalsukannya akan sangat kecil, selama tidak ada kebocoran dalam pendistribusian. Setiap provinsi memiliki kode khusus, sehingga dalam distribusi nanti tidak akan sampai keliru”, terang Dirjen Kemenhub tersebut.

Budi Setyadi juga menyampaikan terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya kesiapan SDM dalam pemberlakuan kebijakan ini masih dalam tahap pemrosesan. Dalam kebijakan baru ini, setiap petugas uji KIR harus bersertifikasi, sehingga Kementerian Perhubungan dan Pemda berkewajiban untuk mengirim tim khusus. Apabila tidak bersertifikasi, maka tidak memiliki kewenangan untuk memerikan persetujuan dan pengujian.

“Tentu saja tidak boleh melakukan persetujuan dalam pengujian kelaikan kendaraan apabila tidak memiliki kompetensi serta tidak bersertifikasi” tegas Budi Setyadi.

Menurut Budi, guna mendukung program smart card ini berjalan dengan baik, maka pihaknya turut mendorong Dinas Perhubungan di daerah-daerah agar segera melakukan perbaikan, baik dari segi sarana dan prasarana, maupun dari SDM dalam pelayanan uji KIR.

Terdapat sejumlah 1.511.000 keping smart card untuk uji KIR yang telah dicetak oleh PT Pura Group Kudus. Apabila dalam praktek pelaksanaan kebijakan tercatat masih ada daerah yang belum melengkapi ketentuan, maka pihak Kemenhub tidak akan membagikan smart card kepada daerah tersebut.

“Sampai dengan bulan Desember, supaya segera dilengkapi, baik prasarana maupun SDM di daerah-daerah kami himbau kepada pemerintah untuk menyiapkannya. Apbaila tempat uji KIR belum mendapatkan akreditasi dari Kementrian Perhubungan, saatnya menyesuaikan”, terang Budi.

Namun demikian, apabila Dinas Perhubungan tidak mampu mengejar ketertinggalan kesiapan prasarana dan SDM, atau belum mendapatkan akreditasi dari Kementrian Perhubungan, maka proses pelayanan uji KIR akan dilimpahkan kepada swasta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana antara pemerintah daerah dan swasta memiliki kesamaan sebagai pihak penyelenggara uji KIR.

“Jadi, di dalam Undang-Undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat kesamaan antara pemerintah daerah dan swasta sebagai penyelenggara uji KIR,” kata Budi.

Budi Setyadi juga menegaskan bahwa apabila ada daerah yang lamban dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam uji KIR, maka pihak Kemenhub terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Hal ini ditujukan agar penerapan kebijakan uji KIR yang telah Kemenhub canangkan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala dari berbagai pihak yang justru juga akan menyebabkan kinerja BNPT tidak optimal.

“Jika pemkabnya lemot, atau lamban dalam mengikuti kebijakan yang saya buat, atau hanya mengejar Pendapatan Asli Daerahnya saja tanpa ikut investasi untuk alat inovasi uji KIR, ya pasti akan saya tinggalkan”, tutup Budi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here