Presiden Jokowi dan Dirut BPJS Diminta Segera Jawab Somasi Keluarga Pasien Kanker

0
215

Jakarta, namalonews.com- Rusdianto Matulatuwa yang merupakan pengacara dari Edy Hariadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan batas waktu bagi Presiden Jokowi dan Direktur Utama BPJS untuk menjawab somasi yang telah mereka layangkan sampai dengan hari Senin, 23 Juli 2018.

Sebelumnya, Edy telah melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi dan Dirut BPJS pada hari Kamis 19 Juli 2018. Somasi tersebut dilayangkannya karena obat kanker yang berjenis trastuzumab tidak lagi dijamin oleh BPJS. Hal ini juga berkaitan dengan istri Edy, Yuniarti yang merupakan penderita kanker payudara HER2 positif yang juga menggunakan jenis obat tersebut.

“Jadi, kami kasih batas waktu sampai dengan hari Senin, dilayangkannya kemarin pada hari Kamis,” terang Rusdiyanto pada hari Jumat, 20 Juli 2018 kemarin.

Rusdiyanto mengatakan bahwa mereka meminta Presiden Jokowi dan Dirut BPJS untuk segera menjawab somasi dari Edy Hariadi karena berkaitan dengan nyawa Yuniarti. Karena apabila tidak segera diberikan penanganan atau dengan bantuan obat tersebut, sel-sel kanker dapat menyebar dan menyerang organ vital.

“Mengapa kami sangat tergesa-tergesa? Pertama, kami sangat berkaitan dengan waktu, dimana waktu ini berhubungan dengan nyawa seseorang, sehingga kami tidak bisa menunggu lama,” terang Rusdiyanto.

Obat trastuzumab adalah obat utama yang dibutuhkan dalam perawatan Yuniarti, dan merupakan obat yang sudah diresepkan oleh pihak dokter, dan terlebih lagi sudah tercantum dalam formulasi obat nasional.

“Obat ini bukan hanya obat main-main, dan bukan obat sampingan, melainkan obat utama. Jika diputuskan di tengah jalan, kami menganggap bahwa itu adalah suatu tindakan yang melawan hukum, karena itu mencoba lari dari tanggung jawab,” tegas Rusdiyanto.

Apabila dari jalur somasi pihak keluarga Edy tidak mendapatkan itikad baik dari pemerintah dan Dirut BPJS, maka dengan terpaksa permasalahan tersebut akan diselesaikan secara hukum melalui pengadilan.

We can not joke with life, karena nyawa itu bukan untuk coba-coba. Kami justru melihat, bahwa di sini BPJS malu untuk mengakui bahwa obat ini mahal, sehingga tidak bisa mereka siapkan karena adanya keterbatasan biaya,” kata Rusdiyanto.

Sebelumnya, Edy memberikan keterangan bahwa dirinya beserta sang istri telah menemui Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS yakni Maya Rusady, serta Ketua Dewan Pertimbangan Klinis BPJS yakni Agus Poerwadianto pada tanggal 3 Juli 2018. Akan tetapi, Edy melanjutkan, pertemuan tersebut tidak menjelaskan alasan adanya pemberhentian penjaminan trastuzumab sebagai obat bagi penderita kanker payudara HER2 positif, yang merupakan obat utama Yuniarti.

Lebih lanjut lagi Edy menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Juli, dirinya beserta istri mengirimkan surat elektronik melalui email yang berisi permintaan terhadap obat trastuzumab serta riwayat sakit Yuniarti ke alamat email BPJS sesuai dengan permintaan dari Nopi Hidyat selaku Kepala Humas BPJS agar segera ditindaklanjuti oleh Dirut BPJS. Akan tetapi, sampai sekarang, somasi yand disampaikannya tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun titik terang dari pihak BPJS sama sekali.

Berdasarkan penjelasan dari Edy, pada tanggal 10 Juli 2018, ketika istrinya tengah menjalani kemoterapi pertama tanpa trastuzumab di RS Persahabatan Jakarta Timur, humas BPJS telah menyampaikan kabar melalui telepon Whatsapp bahwa Direksi BPJS menolak memberikan trastuzuma yang diminta. Edy semakin merasa kesal pada saat pihak BPJS bukan menangani masalah istrinya, melainkan justru sibuk mengaudit dokter yang menangani istrinya, mengapa pihak dokter memberikan resep obat herceptin atau trastuzumab tersebut kepada Yuniarti.

Padahal, harapan Edy hanyalah istrinya tercinta bisa hidup lebih lama dengan obat tersebut, hingga selanjutnya dapat melihat anaknya yang saat ini tengah berusia 16 tahun bisa menempuh kuliah, wisuda, sampai dengan menikah.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here