Presiden Jokowi Tak Berani Usik Menkumham

0
348

Jakarta, namalonews.com- Lapas Sukamiskin berulang kali menjadi sorotan publik. Pengelola penjara itu kerap dianggap abai dan membiarkan sejumlah narapidana korupsi keluar-masuk lapas serta memiliki fasilitas istimewa di dalam sel.

Itulah sebabnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tidak bisa menyembunyikan frustasinya di hadapan juru warta perihal kasus suap yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia beberapa kali kedapatan melontarkan kata-kata bersifat kekesalannya.
Yasonna mengawali konferensi pers di Kompleks Kemenkumham dengan mengakui bahwa peristiwa yang terjadi di dalam institusinya ini sebagai hal yang memalukan.

Meski demikian, Yasonna cukup optimis menyikapi kejadian itu. Sebab, kata dia, pada waktu hampir bersamaan Kemenkumham sedang berencana merevitalisasi lapas di seluruh Indonesia.

“Tapi ini betul-betul saya akui memalukan. Saya stress. Dalam artian ‘kebangetan banget nih’. Betul itu saya harus akui kebangetan. Udah enggak bisa ditolerir, lah,” keluhnya.

Atas kasus yang menimpa instansinya tersbut, kemudian  Yasonna telah mencopot dua pejabat akibat peristiwa yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Mereka yang dicopot adalah Kepala Divisi Permasyarakatan Jawa Barat Jabar Alfisah dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Indro Purwoko.

“Per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar dan Kadivpas Jabar. Baru saya tanda tangani,” kata dia.

Menurut dia pencopotan Kakanwil Jabar dan Kadivpas Jabar sebagai pelajaran atas risiko yang harus dihadapi atasan terkait  peristiwa tertentu.

“Agar jadi peringatan ke depannya kalau ada kejadian seperti ini akan jadi pelajaran dua tingkat di atasnya (Kalapas),” tegas Yasonna.

Selain itu, Yasonna mengatakan telah memilih pelaksana tugas sementara Kepala Lapas Sukamiskin menggantikan Wahid Husein dan dalam waktu dekat akan memilih Kalapas Sukamiskin baru.

Kasus yang menimpa Lapas Sukamiskin tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Atas kasus tersebut, Wakil Ketua DPR RI,Fadli Zon,  tak yakin bahwa Presiden RI Joko Widodo berani mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly setelah terbongkarnya kasus korupsi pemberian fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana yang melibatkan Kepala Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, Wahid Husein.

Tambah Fadli, apalagi Jokowi dan Yasonna berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Apakah presiden (Jokowi) berani mengevaluasi itu ( Menkumham)? Karena ini kan menteri yang juga dari parpol pendukungnya,” kata Fadli di Grand Hyatt, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Sebagai pimpinan pemerintahan, Jokowi punya hak untuk mengevaluasi kinerja pembantunya di kabinet. Evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai cara.

“Ditegur, apa diberi sanksi atau semacamnya,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Fadli juga menilai dengan berbagai kasus yang terjadi, Kemenkumham perlu mengevaluasi dan mengubah sistem pengelolaan Lapas yang ada.

“Supaya penyimpangan tidak terjadi terutama terkait narkoba dan lain-lain,” kata Fadli.

Termasuk, kata Fadli, Kemenkumham perlu memastikan fasilitas Lapas yang memadai dan manusiawi bagi semua narapidana, tak terkecuali.

“Soal fasilitas harus lebih manusiawi lah untuk semua hukuman. Kalau misalnya fasilitasnya memadai kan tak ada orang yang meminta lebih,” ucap Fadli.

Penulis: Sulis Sutrisna

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here