Sepuluh Caleg Mantan Koruptor Dicoret KPU

0
176

Jakarta, namalonews.com- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018.

Salah satu poin yang menjadi sorotan yaitu pengaturan mengenai tidak menyertakan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Partai politik berwenang menyeleksi bakal caleg di setiap tingkatan.

Pada Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa  dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Itulah sebabnya KPU Provinsi Jambi bertindak tegas dan cepat. Dengan mematuhi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, mantan koruptor tidak diperbolehkan maju sebagai calon legislatif di Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 10 nama dari 744 bakal calon DPRD Provinsi Jambi, yang diajukan oleh partai politik peserta  pemilu.

Atas penemuan tersebut, KPU akan menindaklanjutinya. Caranya adalah dengan KPU mengirimkan surat kepada partai bersangkutan untuk digantikan dengan nama lainnya.

“Siapanya dan partainya tidak bisa kita sebutkan, kita menjaga etika,” ujar Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi.

Sanusi menyatakan bahwa langkah mereka selanjutnya adalah meminta partai yang mengajukan mantan koruptor tersebut untuk mengganti nama  lain yang tidak pernah menjadi korupsi atau mantan koruptor.

Lebih lanjut Sanusi  menyayangkan bahwa masih ada nama mantan koruptor  yang masuk dalam pengajuan partai politik sebaai bakal  anggota legislatif . Padahal, dalam berkas yang diserahkan partai ada fakta integritas yang isinya menyatakan bersih dari hal tindak pidana korupsi.

“Kita sudah lakukan rapat pleno, besok (hari ini, red) akan kita kirimkan surat untuk itu. Meminta partai mengganti mereka,” kata Sanusi.

“Terkait aturan PKPU nomor 20 itu mungkin memang ada pihak yang merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan itu silahkan saja. Namun, bagi kami, tetap saja jika hal tersebut bertentangan dengan PKPU tetap kami dorong untuk diganti,” tambah  Sanusi.

Komisioner KPU Kota Jambi, Yatno, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih terus memeriksa berkas dari masing-masing bakal caleg Kota Jambi, dan belum menemukan mantan koruptor, narkoba dan pelaku pelecehan seksual.

“Kalau kita kan melihatnya di berkas status bacaleg, dan belum ada. Namun, kalau ada bacaleg yang merahasiakan atau menyembunyikanya kita belum tahu.  Untuk itu,  kita butuh bantuan masyarakat untuk melihatnya nanti. Meski sudah masuk DCS bahkan DCT kalau ada laporan mereka mantan koruptor tetap kita coret,” ujar Yatno.

Jika mantan koruptor tidak lagi termaafkan lain cerita dengan mantan narapidana di luar kasus korupsi, pelecekan dan kekerasan seksual serta narkoba. KPUD Tebo mengatakan ada satu bakal calon legislatif yang diajukan salah satu partai, yang juga merupakan mantan narapidana.

“Ada satu orang mantan narapidana yang diajukan oleh parpol sebagai bacaleg DPRD Tebo,” ungkap Komisioner KPUD Rinaldi Zainun, Selasa (24/7/2018).

Bukan hanya di Tebo, Kabupaten Kerinci juga memiliki bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus berbeda. Dikatakan Marjohan, Komisioner KPU Kerinci, bahwa pihaknya tetap menerima bakal caleg mantan narapidana tersebut namun dengan syarat. Syaratnya adalah  bahwa calon yang mantan narapidana tersebut harus mengumumkan statusnya ke media massa.

“Kalau mantan koruptor, narkoba, atau pelecehan dan kekerasan seksual tidak bisa. Untuk ketiga kasus itu belum ada, namun nanti kalau sampai ditemukan saat tanggapan masyarakat maka bisa kami batalkan dari DCT,” ujar Marjohan.

Penulis: Sulis Sutrisna

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here