Presiden Jokowi Terbitkan PP No.32/2018 untuk Jegal Anies Nyapres?

0
271

Jakarta, namalonews.com- Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Cuti atau Mengundurkan Diri Penyelenggara Negara. Salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden.

Peraturan Pemerintah (PP) itu diteken Jokowi pada 19 Juli 2018. Pada PP itu ada aturan yang mewajibkan penyelenggara negara untuk mengundurkan diri.  Namun,  ada pula yang sekadar harus cuti. Peraturan ini merupakan turunan dari undang-undang Pemilu.

Berikut pasal yang mengatur tentang permintaan izin kepala daerah yang dijadikan capres oleh parpol/gabungan parpol:

Pasal 29

  • Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
  • Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
  • Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap sudah diberikan.
  • Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Dengan PP tersebut, setiap kepala daerah yang maju sebagai capres, harus meminta izin lebih dulu kepada presiden. Itulah sebabnya, banyak kalangan yang menilai bahwa PP tersebut sengaja dibuat untuk menghadang laju Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang disebut-sebut bakal ikut maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Dalam pandangan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, PP itu menyimpang dari pilpres. Adri  mengatakan bahwa PP 32/2018 itu melenceng dari bab II pasal 3 UU 42/2008 tentang Pilpres.

Situasi kebatinan dan semangat PP tersebut berbeda dengan situasi kebatinan dan fakta real  saat Jokowi nyapres. Pada waktu nyapres, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta

Pada waktu itu, Jokowi yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta bebas melenggang ke Istana hanya dengan menunggu izin dari Megawati selaku ketua umum partai pengusung. Jokowi  tidak sampai menunggu restu dari  presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Secara lebih tajam,  Adri Zulpianto mengkritisi lebih jauh PP itu dengan  membuat perbandingan seperti yang di bawah ini.

“Bahkan SBY bersama jajaran pemerintahannya pun  dulu tidak pernah  mempersulit langkah Jokowi untuk menjadi maju sebagai capres,” tuturnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here