Kampanyekan Jokowi Saat Dinas, Mendagri Disemprot Bawaslu!

0
180

Jakarta, namalonews.com- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ‘jualan’ Joko Widodo di hadapan para kepala desa saat berbicara mengenai dana desa.  Hal itu disampaikan oleh Tjahjo dalam acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang dihadiri oleh ribuan kepala desa (kades)  di Jogja Expo Center (JEC), Bantul,  Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu.

Tjahjo awalnya berbicara tentang dana desa. Menurut Tjahjo, dana desa itu merupakan program era pemerintahan Presiden Jokowi. Tjahjo mengatakan bahwa selama ini banyak pihak yang mengklaim dana desa bukanlah program Presiden  Jokowi. Padahal, kata Tjahjo, Jokowi sengaja menganggarkan dana desa  dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan di desa masih tertinggal jauh oleh pembangunan di perkotaan. Lagi pula, sebagian besar penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di desa-desa. Itulah sebabnya, pemerintah berkomitmen membangun pedesaan.

Menurutnya, selain untuk pembangunan, dana desa sengaja digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Harapannya, perekonomian seluruh desa di seluruh  Tanah Air terangkat. Akhirnya, rakyat di pedesaan hidupnya lebih sejahtera

Selanjutnya, di akhir-akhir sambutannya, Tjahjo sengaja  meneriakkan yel-yel yang disambut ribuan kades. Di sinilah Tjahjo ‘jualan’ Jokowi.

“Ingat dua kali, dua kali. Supaya anggaran desa bisa lima tahun ke depan pasti akan ditingkatkan,” tutur Tjahjo disambut tepuk tangan meriah dari para kades.

‘Jualan’ Jokowi yang dilkukan oleh Mendagri tersebut lansung mendapat tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu adalah  lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu mengatakan  bahwa  tindakan Tjahjo masuk dalam kategori kampanye. Artinya, tindakan Tjahjo itu melanggar peraturan.

“Waktunya yang tidak tepat dan dapat dikategorikan kampanye,” ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja,   Rabu (25/7/2018).

Dalam penilaian Bagja,, ucapan yang disampaikan Tjahjo dalam acara tersebut tidak tepat. Hal ini dikarenakan saat itu Tjahjo bertindak sebagai menteri, bukan anggota partai.

“Pada saat Jogja Expo, Pak Mendagri bertindak sebagai Mendagri, bukan anggota partai. Jadi, ucapan tersebut tidak pada tempatnya,” kata Bagja.

Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, harus disesuaikan dengan tugas dan wewenang.

“Pak Mendagri adalah pejabat negara, harus bersifat imparsial dalam melaksanakan tugas dan wewenang,” kata Bagja.

“Kami akan mengingatkan Mendagri dan para pejabat negara agar imparsial dalam melakukan tugas dan wewenangnya,” sambungnya.

Memang seharusnya begitulah  bahwa benar Bawaslu  telah melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilu di Indonesia. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran pemilu sehingga menghasilkan pemilu yang bersih dan  kredibel.

Terkait sanksi yang akan diberikan ke Mendagri, Bagja mengatakan saat ini Bawaslu tengah melakukan kajian. Belum ditentukanya sanksi dikarenakan Peraturan KPU terkait Kampanye yang belum dikeluarkan oleh KPU.

“Kita kaji dulu karena teman-teman KPU sampai sekarang belum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” pungkas  Bagja.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here