Jokowi Diminta Mengultimatum Pembelanya. Ada Apa?

0
202

Akhir-akhir ini kian meluas aktivitas Gerakan 2019  Ganti Presiden di sejumlah tempat di  wilayah Indonesia. Yang terakhir, Gerakan 2019 Ganti Presiden kembali digelar di Batam, Kepulauan Riau.menyikapi situasi.

Gerakan 2019 Ganti Presiden  di Batam  ditanggapi oleh sekelompok massa kota Batam dengan menggelar aksi penentangan. Kedatangan aktivis Gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman,  ke Batam mendapat hadangan dari sekelompok massa.

Neno   yang sedianya akan menghadiri deklarasi Gerakan  #20119GantiPresidren dihadang oleh sejumlah massa di Bandara  Hang Nadim. Neno bukan sekadar dihadang dan dihalang-halangi. Bahkan, Neno mendapat ancaman.

Mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya Neno hanya bisa menunggu di Bandara Hang Nadim selama delapan jam,Sabtu (28/7/2018) malam.

Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden di Batam  Ahad (29/7/2018) terpaksa dibatalkan karena aparat kepolisian setempat membubarkan acara tersebut. Sang Alang menilai aparat tak netral dalam memperlakukannya.

Berdasarkan keterangan Sang Alang, pencipta lagu #2019GantiPresiden,  aparat Kepolisian membubarkan acara deklarasi sesaat setelah massa menyanyikan lagu 2019GantiPresiden.

“Iya, tadi pagi, belum sempat deklarasi acara udah mau selesai, tinggal deklarasi tapi dibubarkan. Persis setelah nyanyi lagu 2019GantiPresiden, yang ngebubarin polisi,” ujar Sang Alang,  Ahad (29/07/2018) siang.

Kejadian di Batam tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh. Di antaranya adalah Fahira Idris, Ketua Komite III DPD RI dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Fahira Idris mengecam aksi penghadangan disertai ancaman yang diterima aktivis Gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman, di Bandara Hang Nadim, Batam.

Menurut Fahira, aksi yang bertujuan untuk menghalangi dan menggagalkan Deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden di Kota Batam  nyata-nyata telah mencederai demokrasi.  Di samping itu, aksi yang dilakukan oleh sekelompok massa itu  juga  melanggar peraturan, dan meruntuhkan wibawa negara karena dilakukan di obyek vital yang harusnya dilindungi dari gangguan keamanan.

“Bagi saya kejadian ini memalukan. Ini (penghadangan di bandara kepada tokoh yang kritis terhadap Pemerintah) bukan kali pertama terjadi. Saya harap Presiden Jokowi aware terhadap kasus ini dan mengultimatum pendukungnya untuk stop menghadang tokoh-tokoh yang kritis. Kejadian seperti ini malah merugikan Presiden sendiri,” tukas Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Fahira khawatir,  ada paradigma yang keliru di benak para pendukung Jokowi, bahwa jika ada tokoh yang mengkritik Pemerintahan atau ada gerakan yang menyuarakan mengganti Presiden secara konstitusional lewat Pemilu 2019 adalah bentuk atau sikap anti Pancasila dan NKRI, radikal.  Bahkan,  gerakan itu  dianggap penyebar SARA dan kebencian. Padahal, kritik dan Gerakan 2019 ganti presiden sebuah hal yang biasa dalam negera demokrasi malahan  dilindungi undang-undang.

“Saya khawatir paradigma ini yang ada di benak orang-orang yang menghadang Mbak Neno di Batam kemarin. Karena merasa membela Presiden dan menganggap yang mereka hadang orang yang anti NKRI, mereka merasa sah-sah saja demo dan melakukan penghadangan di bandara. Ini kan bentuk kegagalan berpikir. Makanya presiden harus ultimatum pendukungnya,” tegas Fahira.

Gerakan 2019 Ganti Presiden, menurut Fahira,  secara konstitusional adalah sebuah bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi konstitusi. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sendiri sudah menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar dari gerakan ini.

“Otak dan pelaku penghadangan di bandara ini harus dihadapkan di depan hukum. Karena jika tidak saya yakin, kejadian demo dan penghadangan di bandara yang menurut peraturan dilarang akan kembali terulang. Mengaku berpancasila, namun yang mereka lakukan melanggar peraturan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila,” pungkas Fahira.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan bahwa deklarasi #2019GantiPresiden merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak untuk menyatakan sikap, menyatakan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

“Karena itu tidak boleh ada pihak manapun yang melarang, mengintimidasi atau mengancam kegiatan yang dijamin oleh konstitusi. Aparat penegak hukum saya kira dan saya harapkan harusnya netral. Harusnya bisa menjamin hak konstitusional tersebut,” jelas Fadli Zon

“Otak dan pelaku penghadangan di bandara ini harus dihadapkan di depan hukum. Karena jika tidak saya yakin, kejadian demo dan penghadangan di bandara yang menurut peraturan dilarang akan kembali terulang. Mengaku berpancasila, namun yang mereka lakukan melanggar peraturan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila,” pungkas Fahira.

Sementara itu Fadli Zon menyatakan bahwa deklarasi #2019GantiPresiden merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak untuk menyatakan sikap, menyatakan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

“Karena itu tidak boleh ada pihak manapun yang melarang, mengintimidasi atau mengancam kegiatan yang dijamin oleh konstitusi. Aparat penegak hukum saya kira dan saya harapkan harusnya Netral. Harusnya bisa menjamin hak konstitusional tersebut,” pungkas Fadli Zon (sulis sutrisna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here