Gerindra Anggap Ada Masalah Hukum dalam Larangan Eks Koruptor Nyaleg

0
244

Jakarta, namalonews.com – Taufik Riyadi selaku Wasekjen atau Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menyatakan bahwa partainya tidak mengajukan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Dikatakan oleh Taufik bahwa semangat Partai Demokrat adalah semangat antikorupsi.

“Saya rasa, tidak ada satu pun partai politik yang semangatnya tidak antikorupsi. Karena itu sama saja bunuh diri kalau ia menyatakan, ia mendukung koruptor”, tegas Taufik ketika ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 3 Agustus 2018.

Namun demikian, terkait dengan adanya aturan baru yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif, Taufik mengatakan bahwa partainya tidak setuju karena aturan yang diterapkan oleh KPU tersebut dirasa masih terganjal hukum.

Terkait dengan hal ini, Taufik menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif yaitu hanya seseorang yang pernah terkena kasus menjadi bandar narkoba dan kekerasan terhadap anak.

Sedangkan menurut Taufik, seorang mantan narapidana kasus korupsi masih tetap bisa menyalonkan diri menjadi caleg, dengan syarat mereka harus mendeklarasikan kepada publik bahwa dirinya merupakan seorang mantan narapidana koruptor. Oleh karena itu, menurut Taufik, aturan KPU yang melarang eks koruptor tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia.

“Tiba-tiba KPU membuat suatu aturan yang melanggar Undang-Undang, jadi kita tidak bicara soal antikorupsinya melainkan KPU sebagai pelaksana Undnag-Undang, yang berperan sebagai lembaga administratif kemudian justru membuat aturan yang melanggar Undang-Undang,” terang Taufik.

Menurut Taufik, aturan baru dari KPU terkait dengan pelarangan mantan narapidana korupsi menyalonkan diri sebagai caleg merupakan hal yang boleh saja, akan tetapi harus dengan aturan yang jelas, yang sudah ditetapkan di Undang-Undang.

Taufik juga menambahkan, apabila KPU ingin membuat aturan baru dalam pelaksanaan Pemilu sebaiknya jangan menggunakan PKPU, melainkan dengan membuat Perpu yang nantinya akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Kalau memang seperti itu, kemarin jangan menggunakan PKPU (Peraturan KPU). Pemerintah kalau memang ingin seperti itu (melarang mantan napi koruptor jadi caleg), buat Perpu, Presiden keluarkan itu,” ujarnya.

Larangan Eks koruptor untuk Nyaleg

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu pihak KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU yang baru dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2019 nantinya. Dalam peraturan tersebut, KPU menambahkan aturan yang baru di mana mantan narapidana kasus korupsi dilarang untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif.

Larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk nyaleg tersebut sempat menjadi polemik di kalangan masyarakat dan berbagai tokoh politik. Dalam polemik tersebut, sebagian pihak menilai bahwa aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena di dalam Undang-Undang hanya dijelaskan bahwa larangan untuk nyaleg hanya ditujukan bagi mantan napi pelaku kekerasan pada anak dan mantan napi bandar narkoba.

Aturan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7, ayat 2, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Sementara itu, pihak KPU mengatakan dengan tegas bahwa, larangan bagi mantan eks koruptor untuk nyaleg, diadopsi dari Undang-Undang Pemilu, lebih tepatnya pada syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. (Dikutip dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here