Kuasa Hukum Nikita Anggap Laporan Dipo Latief Tidaklah Logis

0
243

Jakarta, namalonews.com – Fahmi H. Bachmid selaku Kuasa hukum artis peran Nikita Mirzani, menganggap bahwa pelaporan Dipo Latief atas kliennya tidaklah logis. Menurut Fahmi, Nikita yang merupakan seorang perempuan tidak akan mampu menganiaya laki-laki seperti Dipo.

“Ga logis. Gini lho, jadi bagaimana seorang wanita menganiaya laki-laki gitu. Apa yang dianiaya pun ga jelas juga isinya”, tegas Fahmi ketika ditemui pada hari Jumat, 3 Agustus 2018 kemarin.

Pada kesempatan itu, Fahmi masih enggan berbicara banyak mengenai pelaporan kliennya itu. Ia mengatakan bahwa dirinya belum tahu dengan jelas apa jenis penganiayaan yang dituduhkan oleh Dipo kepada Nikita.

“Ga ada, dan ga mungkinlah menganiaya laki-laki. Yang dianiaya itu apanya, saya juga bingung mau jawab gimana. Dianiaya, yang dianiaya laki-laki, ga logis gitu”, tambah Fahmi.

Sebelumnya, AKBP Stefanus Tamuntuan selaku Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, membenarkan bahwasannya Dipo telah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan kasus penganiayaan.

“Iya benar. Benar untuk tuduhan penganiayaannya. Iya, sementara ini yang kita tangani laporan Dipo atas Nikita Mirzani. Tuduhannya penganiayaan”, terang AKBP Stefanus.

Sampai dengan saat ini, dugaan kasus penganiayaan oleh Nikita Mirzani kepada Dipo Latief masih ditangani oleh pihak kepolisian. AKBP Stefanus juga menyampaikan bahwa pihak kepolisisan telah memanggil pihak terlapor, dalam hal ini Nikita Mirzani untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini pun saat ini sedang dalam proses penyelidikan kepolisian. Pihak kepolisian, menurut Stefanus masih memeriksa saksi-saksi.

“Sudah kita dipanggil, sudah lama, kami masih periksa saksi-saksi dulu,” jelas AKBP Stefanus.

Dijerat UU KDRT

Sebelumnya, artis peran sekaligus pembawa acara Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh sang suami yakni Dipo Latief ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan dugaan kasus penganiayaan.

Menurut AKBP Stefanus Tamuntuan, apabila tuduhan dari Dipo Latief ini terbukti kebenarannya, maka Nikita Mirzani dapat dijerat dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang KDRT tersebut, dijelaskan bahwa jika seseorang terbukti bersalah dan telah melakukan KDRT, maka hukuman maksimal yang dikenakan kepadanya adalah lima tahun penjara.

Ketika dimintai keterangan mengenai hukuman yang mengancam Nikita, AKBP Stefanus masih tidak mau menyampaikan komentar.

Babak Awal Perceraian

Pada tanggal 1 Agustus 2018 yang lalu menjadi babak awal proses perceraian pasangan Nikita Mirzani dan Dipo Latief. Pada hari itu, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pertama kalinya dilakukan sidang pengesahan pernikahan atau itsbat, sekaligus sidang gugat cerai mereka digelar.

Sebelumnya, pada hari Senin, 16 Juli 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nikita telah mengajukan itsbat nikah atau pengesahan pernikahan siri yang telah dilakukannya, sekaligus menggugat cerai terhadap Dipo Latief, suami Nikita dari pernikahan siri. Itsbat diperlukan dalam mengesahkan pernikahan agar sah dalam negara. Hal ini dikarenakan Nikita dan Dipo telah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 18 Februari 2018 yang lalu. Maka dari itu, untuk melakukan perceraian, maka pernikahan Nikita dan Dipo harus disahkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa bercerai.

Permasalahan rumah tangga sudah sering dialami oleh Nikita Mirzani. Tercatat, ibu dua anak ini sudah mengalami permasalahan rumah tangga sebanyak tiga kali. Ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nikita nampak tetap menunjukkan wajah yang ceria. Didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Nikita menampilkan senyum lebarnya kepada awak media. (Dikutip dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here