BPJS Kesehatan Tekor Rp 9 Triliun. Apa Sebabnya?

0
160

Jakarta, namalonews.com – BPJS Kesehatan merugi hingga mencapai angka Rp 9 Triliun. Angka itu merupakan jumlah yang cukup signifikan. Kerugian ini disebabkan oleh kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.

Keanggotaan di BPJS Kesehatan terdiri atas, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu, Non PBI yang termasuk PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau peserta mandiri. Sampai saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta dan hingga akhir tahun ini ditargetkan mencapai 185 juta.

Atas kerugian tersebut, pemerintah berencana turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“BPJS tadi masih dilihat dan dihitung tadi. Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Meski begitu, Sri Mulyani enggan menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana cara pemerintah menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. Sri Mulyani beralasan bahwa pihaknya masih menunggu hitungan rinci dari pihak BPJS Kesehatan.

“Hitungannya saja masih kita tunggu. Kita lihat sajalah,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sementara itu, di tempat yang sama, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya agar pelayanan kepada peserta terus berjalan baik. Mengenai adanya mismatch antara iuran dan beban klaim, juga harus dicari jalan keluarnya tanpa dana dari pemerintah.

“Nah opsinya tadi, seperti selama ini, itu kita tidak, tidak perlu pemerintah. Kita carilah dari mana menutup pembiayaan itu,” tutur Fachmi.

Fachmi menambahkan bahwa cara menutupi mismatch tersebut masih akan dibahas pada rapat Kamis pekan ini di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK.

“Dan untuk itu, tadi arahan pak Presiden. Karena kalau sudah bicara teknis, ya silakan Ibu Menko pimpin hari Kamis rapat. Kamis ini, silakan Kamis ke situ kita tunggu hasilnya,” tambah Fachmi.

Tentang masih adanya mismatch atau ketidaksesuaian nantara iuran pembayaran dan klaim, Fachmi enggan untuk merincinya. Ia masih menunggu hasil dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

“Kalau itu kita sepakat bahwa agar objektif ya. Jangan menduga-duga apakah mismanagement, atau ada apa. Jadi BPKP itu sekarang sedang melakukan review,” tambah Fachmi.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here