Diadukan ke-4 Lembaga Negara Terkait Pidato “Berantem”, Bagaimana Nasib Jokowi?

0
216

Jakarta, namalonews.com – Ketika menghadiri acara rapat umum sejumlah kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai relawan Jokowi di  Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018), Presiden Jokowi memberikan pidato sambutan. Sebagian dari isi sambutanya itu kini menunai permaslahan dan kritikan dari berbagai kalangan. Isi sambutan yang menjadi permasalahan bagi khalayak umum tersebut adalah seperti yang di bawah ini.

“Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani,” kata Presiden Jokowi.

Sejumlah kalangan di kubu lawan Jokowi menilai pidato presiden inkumben itu memicu kekerasan.

“Gerindra menyayangkan arahan Jokowi yang meminta relawannya berani jika diajak berantem,” kata Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Andre Rosiade, dalam pesan singkat yang diterima Tempo, Ahad, 5 Agustus 2018.

Adapun politikus Partai Demokrat, Andi Arief, lewat cuitannya di akun twitter @AndiArief_ mengatakan pernyataan Jokowi itu lebih berbahaya ketimbang terorisme.

“Harusnya Kapolri menangkap Presiden Jokowi malam ini karena sudah memerintahkan kekerasan yang bisa mengarah perang sipil,” cuit Andi, 4 Agustus 2018.

Pernyataan Jokowi yang  berikut  ini yangagaknya  menjadi permasalahan.
“Tapi kalau diajak berantem juga berani.”

Itulah sebabnya, Jokowi diadukan ke berbagai lembaga  terkait pidatonya tersebut.
Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM) mengadukan Jokowi ke empat lembaga negara sekaligus. Keempat lembaga negera tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ICM mengadukan kasus ini melalui surat yang dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin siang (6/8/2018).

Aduan tersebut selaras dengan pernyataan MUI.

Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Irjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo, menyebutkan bahwa  atas pernyataannya tersebut, Jokowi  bisa diseret ke ranah hukum karena sama dengan menghasut.

“Juga bisa kena pidana, apalagi omongan pejabat bisa masuk katagori penganjur untuk melakukan tindak pidana (bila terjadi apa yang dianjurkan). Ini terkena KUHP Pasal 55 ayat 1 dan 2,” kata Anton Minggu (5/8/2018).

Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa tidak ada pembenaran bagi ucapan Jokowi tersebut dengan mengimbau relawannya siap berkelahi jika ada yang mengajak.

“Karena itu Sangat heran presiden kok sembarangan berbicara, apalagi tidak ada fakta sama sekali ada pihak yang mengajak berkelahi. Seandainya ada fakta pun tidak bisa menghalangi unsur pasal tersebut, apalagi tanpa fakta,” paparnya.

Di lain pihak,  ICM, melalui direkturnya, Tri Wahyu K.H.,  khawatir bahwa  pernyataan Jokowi tersebut dapat mencederai semangat pemilu yang damai. Bukan itu saja, pihak ICM pun khawatir bahwa pernyataan Jokowi tersebut juga  dapat memicu konflik horizontal di antara anak bangsa serta membahayakan.

Itulah sebabnya, ICM mengaku sangat prihatin dengan pernyataan Jokowi tersebut.

“Bagi kami,  ini sangat berbahaya karena Bapak Joko Widodo dimandatkan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai 2019. Beliau adalah panglima tertinggi TNI Polri. Beliau pula yang mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara,” kata ucap Tri.

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan bahwa ada dua pertimbangan utama yang mendasari aduan ini. Pertama, alinea keempat UUD 45 bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Nawacita Presiden RI di Perpres 2 tahun 2015 butir pertama yaitu negara hadir memberi rasa aman dan nyaman.

Wahyu berharap, seusia dengan kewenangannya, Kapolri  mampu mencegah supaya tak terjadi konflik horizontal.

Kalau terjadi  konflik, tambah Wahyu, Kapolri harus memproses hukum Jokowi dengan pasal penyertaan dan penganjur.

Bukan itu saja. Wahyu pun meminta Komnas HAM memantau pemenuhan hak rasa aman warga negara. Untuk KPU dan Bawaslu, Wahyu, meminta dua lembaga itu menjaga Pemilu 2019 tetap damai sesuai kewenangan masing-masing.

“Jangan deklarasi damai basa-basi tapi kok di dalamnya menyimpan bara api,” kata Wahyu.

Penulis : Sulis Sutrisna

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here