Biaya Kampanye Prabowo-Sandi setengahnya Ditanggung Sandiaga. Bagaimana Biaya Kampanye Jokowi?

0
278
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Politik butuh biaya tinggi bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana besar untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden/wakil presiden. Tentu, biaya pencapresan yang dikeluarkan oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jauh lebih besar dibanding biaya  untuk pencalonan anggota legislatif (pencalegan).

Walaupun tinggi biaya, namun di mata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, tak ada kekhawatiran terkait dana kampanye.

Menurutnya, dana kampanye untuk Prabowo aman. Bahkan, pihaknya makin siap menghadapi Pilpres usai kalah di 2014.

“Ya, insyaallah. Ya, kita semakin siaplah. Kalau saya katakan sudah lengkap semua enggak dong hari ini. Kita kan masih satu tahun, ini masa kampanye paling lama di Indonesia. Konyol,” kata Hashim di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Sebenarnya berapa kira-kira biaya untuk maju sebagai capres atau cawapres pada pilpres 2019?

Lima tahun yang lalu, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia, Toto Izul Fatah, pernah mengatakan bahwa calon presiden harus menyediakan dana di atas Rp 1 triliun.

“Kalau dengan bekal Rp 1 triliun untuk capres rasanya keteter juga. Sebab, dia misalnya harus membayar partai, bayar saksi, tim sukses, dan mungkin juga alokasi untuk tim professional seperti konsultan,” kata Toto waktu itu.

Menurut Toto, pos–pos pengeluaran seorang capres/cwapres antara lain untuk sosialisasi di media massa. Hal ini meliputi door to door campaign, pesan pendek (SMS) blast, serta media ruang publik, seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Sementara itu, biaya sosialisasi terbesar yakni pada media koran dan televisi yang bisa menjangkau daerah yang lebih luas.

“Hitungan (biaya) sudah sangat terang benderang. Misalnya, satu baliho, spanduk itu berapa. Tinggal hitung sajalah. Dibanding pilkada dan pileg, tentu untuk pemilihan presiden lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus memanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan,” kata Toto.

Selanjutnya, Toto menjelaskan, pada tahap pertama yakni untuk pengenalan calon bisa mencapai Rp 200 – Rp 500 miliar. Jumlah nilai tersebut belum mencakup keperluan untuk membuat seorang calon disukai pemilih.

Untuk mendongkrak elektabilitas pada tahap ini, jelas Toto, juga harus dibuat berbagai kemasan program alias pencitraan seorang calon.

“Bohong besar kalau capres tidak ada pencitraan,” lanjut Toto.

Bukan itu saja, beber Toto, masih ada tahap membangun kesan bahwa seorang calon mempunyai kapasitas dan kualitas, yang juga menelan biaya. Tahap berikutnya adalah upaya upgrading dan downgrading, yakni mengangkat citra calon dengan cara menjatuhkan kompetitor atau sering disebut sebagai kampanye hitam atau kampanye negatif.

Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI ini, pos pengeluaran terbesar seorang calon adalah sosialisasi lewat media televisi dan penggalangan opini publik dengan media lain. Selain itu, masih ada lagi, yakni  pengeluaran lain yang tidak bisa dihindari yakni membayar saksi pengawal suara, dengan asumsi Rp 50 ribu – Rp 100 ribu per saksi.

Dalam kondisi normal, pos pengeluaran seorang calon meliputi empat tahapan tersebut. Namun, apabila seorang calpres tergoda melakukan money politic, menurut Toto, wajar  jika ongkos seorang kandidat bisa menyentuh angka Rp 7 triliun.

Jumlah tersebut untuk pilpres 2014. Akan menjadi berbeda sangat jauh ketika biaya pilpres lima tahun kemudian, yakni 2019.

Bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno, mengaku sudah siap untuk menggelontorkan dana yang banyak untuk kampanye. Malah, Sandi mengaku setengah dana kampanye kemungkinan ditanggung dirinya.

Menurut Sandi, dana kampanye yang dibebankan terhadap pasangan calon adalah suatu keharusan. Lantas, berapa biaya yang disiapkan Sandiaga untuk kampanye melawan pasangan Jokowi – Maruf Amin?

“Harus keluar. Dan saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim pemenangan. Dan juga bantuan kepada partai pengusung. Itu yang menjadi komitmen kita. Soal berapanya saya belum tahu,” kata Sandiaga di  Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8/2018).

Ditamabahkan Sandiaga  bahwa saat ini tim sedang bekerja dan menghitung berapa besaran uang yang harus disiapkan. Dia juga menyebut bahwa  pihaknya akan lebih dulu mendatangi KPK untuk menyerahkan atau memperbaharui LHKPN nya.

“Belum tahu berapanya, karena saya harus bicara sama KPK. Tim ini sekarang lagi ada yang menghitung, satu menghitung LHKPN, satu menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan. Jadi harus terbuka dan kita akan berkoordinasi dengan KPU juga karena ada batasan-batasan,” beber Sandiaga.

Terus, bagaimana dengan biaya  yang dikeluarkan oleh Jokowi? Hanya dia yang mengetahuinya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here