Tentang Biaya Kampanye Pilpres, Fahri Minta KPU dan Bawaslu Buat Aturan dan Minta Jokowi Terus Terang

0
155
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, meminta KPU dan Bawaslu untuk membuat aturan yang jelas perihal biaya kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Pada aturan itu, pinta Fahri, memuat biaya pilpres sejak awal pencalonan hingga  pembiayaan kampanye pilpres.

Fahri mengusulkan hal itu berkaitan dengan cawapres Sandiaga.

Sebagimana ramai menjadi bahan pembicaraan khalayak terkait dengan Cawapres Sandiaga Uno yang menyebut isu mahar Rp 500 miliar sebagai dana kampanye.

“Saya usulkan agar KPU Bawaslu khususnya membuat jelas ini dari awal. Pertama-tama benar kata Pak Sandi. Saya juga ingin tahu kata dia bagaimana sebenarnya kita membiayai kampanye pilpres. Siapa yang menanggung biayanya? Karena jelas pemerintah enggak menanggung. Kalau ditanggung privat sedikit uangnya itu,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin 13 Agustus 2018.

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa memang aturan biaya kampanye dibatasi hanya Rp5 miliar per individu dan Rp25 miliar untuk koorporasi. Padahal, lanjut Fahri, kampanye harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Karena itu perlu ada pertanyaan, bagaimana membiayai ini. Itu satu tantangan dari Pak Sandiaga. Itu positif. Jadi, siapa yang harus membiayai ini. Kedua, supaya transparan. Jangan di pilpres kaya gini banyak masuk dana-dana hantu, dana-dana gelap. Dana-dana yang membuat suatu hari ada utang budi dari capres dan cawapres yang harus dia bayar di belakang hari. Jadi, lebih baik sistem pembiayaan dibikin transparan,” kata Fahri.

Fahri pun kemudian memberikan contoh. Sandiaga, kata dia memberi contoh, sebagai cawapres, misalnya, mau membiayai sendiri kampanye. Terkait dengan biaya kampanye itu, Fahri kemudian mempertanyakan bagaimana aturannya.

Fahri juga mengingatkan bahwa sebenarnya yang justru banyak dana untuk membiayai  kampanye adalah dari kubu petahana, Jokowi.

“Harus juga terus terang seperti Pak Sandi. Harus terbuka, ini duit darimana, siapa yang nyumbang. Sebab, jangan sampai kita membiarkan definisi dari gotong royong adalah adanya dana-dana gelap apalagi dana haram masuk ke darah politik, dalam hal ini ke darahnya presiden dan wapres. Ya, rusak ini. Kepemimpinan akan datang akan disandera orang,” kata Fahri.

Dalam kaitannya dengan biaya kampanye, Fahri menilai bahwa Sandiagalah yang terbuka soal isu mahar sebagai biaya kampanye. Itulah sebabnya, justru sebenarnya ia ingin meminta nasihat bagaimana seharusnya. Karena uang yang dimiliki Sandiaga besar.

“Memang biaya pemilu itu kalau pilpres masing-masing kandidat Rp3 sampai 5 Triliun. Kalau mau pertarungannya seru. Kalau ngga jelas, jangan dianggap oh Pak Jokowi ga perlu biaya, bohong itu, semua perlu uang kok. Cuma mau dibikin jelas atau tak jelas. Jadi Pak Sandi postif karena membuat kita berpikir ini jelas,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Fahri, Bawaslulah yang justru harus memberikan konsultasi soal pembiayaan pemilu.

“Pak Sandi bilang, saya pakai uang pribadi saya. Gimana itu? Ini yang harus dieksplor, ngga usah ngomong ini terima ini tidak terima tapi transparansi Pak Sandi harus dihargai.” Pungkas Fahri.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here