Legalitas Becak Dinilai Lebih Baik Didorong dengan Revisi Perda, Bukan Gugatan Hukum

0
26
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Koordinator Urban Poor Consortium, Gugun yang selama ini mengadvokasi pengayuh becak Ibu Kota, mengaku bahwa yang mengajukan permohonan uji materi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang melarang becak, kepada Mahkamah Agung bukanlah dari pihaknya.

“Bukan, dipastikan bukan kami (yang mengajukan permohonan). Kami juga baru tahu”, jelas Gugun ketika dihubungi pada hari Rabu, 15 Agustus 2018.

Gugun juga menjelaskan, bahwa sejak awal mengadvokasi masalah legalitas becak, dirinya memilih tidak mengupayakan legalitas becak melalui gugatan hukum. Gugun dan pihaknya lebih memilih mendorong hal tersebut melalui revisi Peraturan Daerah.

“Karena kalau gugat (ke MA), hasilnya ditolak atau diterima. Nah, kita dorong ke legilslatif dulu, revisi Perda”, jelas Gugun.

Terkait dengan upaya revisi Perda, Sigit Wijatmoko yang merupakan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengaku bahwa dari pihak pemerintah DKI Jakarta memang sudah ada usulan untuk mendorong revisi Perda itu kepada DPRD.

“Tapi, Perda itu kewenangan teman-teman di Satpol PP”, terang Sigit lebih lanjut.

Untuk sementara ini, Sigit mengaku bahwa pihaknya akan mengupayakan legalitas becak agar dapat beroperasi di Jakarta dengan membuat aturan hukum yang baru. Upaya pembuatan aturan baru tersebut sudah dimulai dengan mendata jumlah becak yang saat ini beroperasi di Jakarta, serta mendata kependudukan pengemudi becak tersebut. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan membuat peta persebaran becak yang beroperasi di Jakarta.

Menurut Sigit, hal tersebut memerlukan perencanaan serta pengorganisasian yang matang, sehingga upaya melegalisasi becak untuk beroperasi di Jakarta dapat berjalan lancar.

“Berikutnya, tentu kita antara suplai and demandnya, kita tidak imbang. Tentunya, yaa, kita melaksanakan satu perencanaan dan pengorganisasian yang matang”, jelas Sigit.

Sebelumnya, Yayan Yuhanah selaku Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta telah menmberikan penjelasan, bahwa pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menghadapi permohonan uji materi pelarangan becak di Mahkamah Agung.

“Perda Tibum (ketertiban umum), yang becak itu, yang kaitan pasal-pasal itu”, ucap Yayan ketika ditemui di Balai Kota pada hari Selasa, 14 Agustus 2018.

Yayan mengatakan bahwa dirinya tidak ingat, siapa pemohon uji materi pelarangan becak tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini masih mengurusnya. Perihal larangan becak untuk beroperasi di daerah Jakarta tercantum di Peraturan Daerah Ketertiban Umum Pasal 29, serta Pasal 62 Ayat 3 dan 4.

Peraturan Daerah tersebut juga menjadi penghalang bagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam berupaya untuk mengizinkan becak beroperasi di daerah Jakarta. Salah satu pasal, dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang membuat, merakit, menjual, dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak akan dikenakan dengan sanksi.

Sebelumnya, Sandiaga yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan terkait dengan upaya perizinan becak untuk  beroperasi di daerah Jakarta.

Menurut eks Wakil Gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri sebagai cawapres pasangan Prabowo itu, pihaknya tengah mencari celah hukum untuk mengizinkan becak beroperasi.

Pada saat itu, Sandiaga juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar, pihaknya tidak akan mengajukan revisi Peraturan Daerah yang melarang becak beroperasi di Jakarta. Ia mengatakan, untuk mengupayakan perizinan becak beroperasi, pihaknya akan membuat peraturan yang baru, sehingga becak legal beroperasi di Jakarta. (Gus Anto/Viwi Yusya/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here