Perludem: Golput Bentuk Kekecewaan Publik

0
98
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Partai politik dianggap perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih atau golput pada pemilu yang pada tahun 2019 mendaatang akan dilaksanakan di Indonesia.

Menurut Titi Anggraini yang merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), apabila partai politik tidak memberikan tanggapan yang serius, maka golput dapat memberikan dampak panjang yakni membentuk publik yang anti politik.

Seharusnya, tugas partai politik, Menurut Anggraini, adalah menyerap masukan dan aspirasi yang berasal dari masyarakat atau publik. Selama ini, mayoritas partai politik dinilai telah gagal dalam melaksanakan hal tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa golput sebenarnya merupakan bentuk adanya kesenjangan antara ekspresi politik dari masyarakat dengan keputusan politik, sehingga sebaiknya perlu dianggap sebagai evaluasi partai politik.

“Golput, harusnya dimaknai oleh parpol sebagai sebuah evaluasi. Karena selama ini ada kesenjangan antara ekspresi politik warga, dengan keputusan elit politik”, terang Anggraini dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan di Jakarta, pada hari Rabu, 15 Agustus 2018.

Titi melihat pada kecenderungan golput yang tengah dibicarakan oleh netizen di berbagai media sosial belakangan ini. Menurut Anggraini, hal itu merupakan salah satu bentuk kekecewaan publik terhadap mekanisme pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik yang mengabaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap partai politik tersebut.

“Itu (mekanisme pemilihan pasangan) yang membuat kekecewaan muncul menjadi sebuah pilihan untuk golput”, jelas Anggraini.

Anggraini menerangkan, adalah sebuah hal yang wajar jika publik merasa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2019 tidak mewakili aspirasinya. Hanya saja, publik tentu saja tidak akan bisa jika partai politik terus-menerus tidak melihat dan mendengarkan terhadap aspirasinya.

Ia juga memberikan harapan kepada partai politik agar kedepannya bisa mengevaluasi dan membenahi diri, serta tidak memaksakan pencalonan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Saya berharap kedepan partai politik mengevaluasi diri, membenahi diri, dan tidak memaksakan pola pencalonan yang tidak sejalan dengan aspirasi politik warga”, terang Anggraini.

Bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media sosial, merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat dalam hal politik, dan menunjukkan bahwa masyarakat memilki perhatian terhadap pelaksanaan politik di Indonesia.

Maka, apabila aspirasi masyarakat tidak ditanggapi dan dibiarkan berlarut-larut, maka hal tersebut dapat menciptakan masyarakat yang apolitis atau tidak peduli terhadap politik, serta tidak lagi percaya terhadap partai politik.

Oleh karena itu, Anggraini menyarankan kepada partai politik maupun kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa mereka dapat menunjukkan perubahan perilaku menjelang Pemilihan Presiden 2019, serta mampu membangun bangsa dan negara ke arah yang jauh lebih baik.

“Jadi, bagaimana meredam kekecewaan ini dengan menunjukkan kinerja terbaik mereka. Bahwa, mereka mampu menyuarakan apa yang dikehendaki oleh pemilih”, lanjut Anggraini menyampaikan harapannya kepada parpol dan pasangan calon.

Menanggapi tentang golput yang belakangan ini menjadi pembahasan publik, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow menyampaikan bahwa wajar saja apabila saat ini publik ramai membicarakan kemungkinan golput tersebut dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Golput, menurut Jeirry, merupakan suatu bentuk protes masyarakat karena tidak diikutsertakan ketika elit politik mengambil keputusan, dalam hal ini yaitu dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Gus Anto/Viwi Yusya/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here