Kecolongan atas Proklamasi Federasi Papua Barat. Ke Mana Saja BIN dan Pemerintah? Sibuk Urusi Infrastruktur?

0
229
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) berlangsung pada hari Selasa (31/7/2018) pukul 10.00 Waktu Indonesia Timur. Proklamasi berlangsung di areal kampus Universitas Cendrawasih, Abepura Jayapura, Ibukota Provinsi Papua.

Proklamasi digerakkan dan dikumandangkan oleh Yoab Stafle. Yoab menyebut dirinya sebagai Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB. Proklamasi itu dihadiri oleh sekitar 50 orang pendukung Yoab Stafle.

Rupanya Polri mengetahui tindakan makar yang terjadi di Papu tersebut. Maka, Polri pun  langsung membubarkan acara deklarasi Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat tersebut pada hari itu juga.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo, Polri sudah mengantongi informasi terkait dengan rencana deklarasi tersebut sebelum membubarkannya.

“Kami sudah dapat info lebih dulu. Kami langsung datangi, kemudian spanduk-spanduk disita,” kata Setyo usai meninjau kesiapan Media Center Asian Games bersama Inasgoc di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (1/8/2018).

Namun, Polri tak menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam rencana deklarasi. Menurut Setyo, polisi hanya mengamankan spanduk dan baliho acara tersebut karena cenderung memprovokasi masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa Antimakar, Otis, mengecamnya. Kecaman itu disampaikan Otis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

“Kenapa bisa begitu mudahnya dan sangat leluasanya proklamasi disintegrasi bangsa itu digelar di lingkungan perguruan tinggi. Fungsi intelijen negara kita lemah, tidak berfungsi maksimal dan tidak dan sungguh mengecewakan,” tambah Otis.

Otis menambahkan bahwa Proklamasi Papua Barat adalah persekongkolan makar dan pemberontakan terencana. Untuk itu, Otis meminta separatis Papua harus dibabat sampai habis hingga ke akar-akarnya.

Selanjutnya, ia mempertanyakan di mana peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Keamanan (BIK) Mabes Polri atas adanya kejadian tersebut. Ataukah karena pemerintah terlalu sibuk mengurusi pembangunan infrastruktur?

“Kenapa BIN dan Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri bisa kebobolan? Copot BG dan Kepala BIK sekarang juga,” pintanya.

Atas proklamasi kemerdekaan Negara Federasi Papua Barat tersebut, pemerintah kecolongan. Padahal, pada tahun 1969 ketika dilangsungkan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera), hasilnya, rakyat di Irian Barat (Papua, sekarang) tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia.

Alumnus Lemhanas RI,  Rahman Sabon Nama, mengaku heran atas kejadian ini. Bagaimana bisa segelintir kelompok masyarakat orang asli Papua (OAP) memproklamasikan berdirinya sebuah pemerintahan sementara yang bernama NRFPB.

Rahman menjelaskan bahwa peristiwa seperti proklamasi NRFPB yang dilakukan oleh hanya segelintir orang itu kerap kali dieksploitasi oleh kelompok teroris dan separatis. Mereka ingin menarik perhatian dunia internasional untuk menunjukan eksistensinya.

Dipertanyakan juga oleh Rahman, kenapa begitu leluasa proklamasi disintegrasi bangsa itu digelar. Terlebih di areal kampus Universitas Cendrawasih, tanpa terdeteksi sebelumnya oleh alat negara.

“Kita tidak ingin kejadian proklamasi kemerdekaan NRFPB ini juga berdampak politik bagi Presiden Jokowi. Baik politik di dalam maupun luar negeri.”

Selama ini perhatian Presiden Jokowi terhadap Papua, menurut Rahman sangat spesial. Baik terkait dengan pembangunan fisik maupun kemanusiawiannya. Ini yang membuat masyarakat OAP merasa dekat dengan Presiden RI yang ketujuh itu. Jadi, tidak mungkin masyarakat OAP ingin memerdekakan diri dari NKRI, pasti ada kepentingan lain di dalamnya.

“Saya menduga kejadian ini ada hubungannya dengan rivalitas Cawapres pendamping Jokowi. Saya menduga ada yang mendesain dan memanfaatkan kejadian itu menjelang pendaftaran capres dan cawapres bulan Agustus ini. Ini politik penyanderaan, ada elite Jakarta ikut bermain,” kata Rahman.

Terhadap kejadian yang mengganggu kedaulatan itu, Rahman Sabon meminta pemerintah agar segera mengusut tuntas dan mengungkap siapa dalang dan aktor intelektual di baliknya. Pengusutan dan pengungkapan itu perlu, bahkan harus dilakukan. Dengan demikian,  kejadian itu tidak digoreng-goreng oleh elite domestik maupun organisasi internasional yang senantiasa usil terhadap masalah Papua.

Terhadap kelompok itu, Rahman juga mendesak pemerintah mengambil tindakan hukum. Terutama elite dalam kelompok Proklamasi NRFPB. Tindakan hukum terhadap kelompok ini menurut Rahman, tidak dilakukan sebagaimana terhadap kelompok separatis OPM. Tetapi terhadap kelompok pelaku kriminal dan teroris bersenjata di Papua.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here