Saling Tuding Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan, Siapa yang Benar?

0
134
Tribunnews.com

Jakarta, namalonews.com – Berawal dari pembacaan pidato kenegaraan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, saat ini dirinya saling tuding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Zulkifli menyoroti mengenai utang pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam mencicil utang ketika membacakan pidato kenegaraan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berlangsung pada 16 Agustus 2018, pembacaan pidato kenegaraan tersebut satu rangkaian dengan Nota Keuangan tahun 2019. Sorotan mengenai utang dan juga cara pencicilan utang pun langsung direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembayaran pokok utang pemerintah pada tahun 2018 sebagian besarnya berasal dari utang yang dibuat sebelum memasuki era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum tahun 2015, yaitu pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono.

Dijelaskan Sri Mulyani, Zulkifli saat itu adalah bagian dari kabinet sehingga harusnya mengetahui bahwa utang yang jatuh tempo tahun ini datang dari masa jabatannya dahulu. Adapun sebanyak 31,5 persen dari pembayaran pokok utang tahun ini ikut dipakai sebagai instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor di bawah 1 tahun.

“Itu merupakan instrumen untuk mengelola arus kas,” kata Sri Mulyani. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pembayaran utang sekarang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.

Sri Mulyani malah mempertanyakan, kenapa Zulkifli Hasan yang kala itu ada di kabinet tak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran mengenai perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan. Padahal, diketahui bahwa rasionya lebih tinggi dari yang sekarang.

Zulkifli Hasan juga singgung utang negara yang mencapai Rp. 400 triliun di Sidang Tahunan MPR 2018 yang bertempat di Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018) tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara soal pernyataan itu.

Hal itu juga disampaikan di akun Facebook-nya, Sri Mulyani Indrawati, Senin (20/8/2018). Sri Mulyani mengatakan, bahwa pernyataan tersebut menyesatkan serta bermuatan politik. Dalam pernyataan lain, Sri Mulyani juga menyebut bahwa utang negara sebesar Rp. 396 triliun dibuat ketika Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Keuangan yang juga adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memberikan pernyataan melalui akun Twitter Rizal Ramli dengan nama @RamliRizal yang ditulisnya pada Senin (20/8/2018).

Rizal Ramli menanggapi cuitan Said Didu, yang tak lain adalah mantan staf khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu saat mentautkan pemberitaan terkait pernyataan Sri Mulyani tersebut. Sadi Didu menuliskan bahwa yang memutuskan mengenai utang ialah menteri keuangan. Bahkan selama ini, Zulkifli Hasan tak pernah menjadi menteri keuangan.

Setahu saya yg memutuskan utang adalah Menteri Keuangan dan selama ini pak @ZUL_Hasan blm pernah jadi Menkeu,” tulis Said Didu.

Menurut Rizal Ramli, pernyataan Sri Mulyani merupakan sebuah lelucon sebab utang ialah kewenangan Menteri Keuangan. Lantas Rizal Ramli menyebut bahwa Sri Mulyani lupa bahwa dirinya sudah menerbitkan utang 43 miliar dollar di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bunga sebesar 2 persen. Kebijakan Sri Mulyani itu dianggapnya merugikan negara.

Ini bener2 lelucon ndak lucu. Utang kewenangan Mentri Keuangan,, kok salahin org lain? Anomali kali ya ? SMI pura2 lupa dia terbitkan utang $43 milyar zaman SBY dgn bunga 2% lebih tinggi dari negara yg ratingnya lebih rendah dari RI. Itu rugikan rakyat & kriminal !!,” tulis Rizal Ramli. (Gus Anto/Viwi Yusya/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here