Nah Lo, Kata Bawaslu: #2019GantiPresiden Bagian Kebebasan Berbicara dan Bukan Pelanggaran Kampanye

0
309
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Kini menjadi jelas setelah Bawaslu angkat bicara terkait #2019GantiPresiden. Bawaslu angkat bicara tentang masalah ini setelah di beberapa wilayah di Indonesia terjadi pembubaran atas deklarasi gerakan ganti presiden. Yang terakhir adalah di Surabaya, Jawa Timur setelah sebelumnya di Pekanbaru, Riau. Polda Kalimantan Barat pun mengambil sikap yang sama atas gerakan itu.

Adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar. Ia menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden dan #JokowiDuaPeriode sebagai hal yang biasa. Pihak Bawaslu melihat aksi gerakan #2019GantiPresiden sebagai bagian dari kebebasan berbicara.

“Bawaslu selama ini dalam hal begini selalu mengatakan bahwa ini bagian dari kebebasan berbicara,” kata Fritz di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Fritz menambahkan bahwa Bawaslu bekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat ini, tambahnya, belum ada capres-cawapres definitif, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga belum menjadi ranah Bawaslu. Untuk itu, menurut dia, masalah ini bukan menjadi kewenangan Bawaslu.

“Dalam kebebasan berbicara, hendaklah untuk tetap patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Fritz.

Kemudian, ia mengingatkan agar jangan sampai ada aksi intimidasi hingga persekusi menjelang tahapan kampanye Pemilu 2019. Ia mengingatkan apabila ada intimidasi ataupun persekusi, maka sebaiknya dilaporkan ke pihak polisi.

”Pihak kepolisian melakukan apa yang seharusnya dilakukan,” katanya menambahkan.

Sebagaimana diketahui bahwa rencana deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa kota di Indonesia gagal karena dihadang kelompok tertentu dan tak mendapatkan izin dari aparat keamanan.

Kepolisian menyebut gerakan itu melanggar ketentuan kampanye pemilihan presiden 2019. Namun, pembubaran gerakan itu dianggap tak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, menampik tudingan polisi soal gerakan mereka yang menguntungkan calon presiden tertentu.

Mardani, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berdalih bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah menyatakan gerakan ‘ganti presiden’ tak masuk kategori kampanye.

“Polri tidak berwenang menyebut kami politis. Kami tidak deklarasikan capres dan cawapres. Ini gerakan sosial untuk memilih pemimpin yang baik,” kata Mardani, Minggu (26/08/2018).

Mardani, yang partainya mengusung Prabowo Subianto pada pilpres 2019, menganggap setiap orang berhak mengutarakan sikap soal kelanjutan kepemimpinan negara.

Selain gerakan ganti presiden, ada pula gerakan relawan Jokowi yang mendeklarasikan Jokowi dua periode yang telah digelar di beberapa tempat.

Sejauh ini belum ada laporan pembatalan dari aparat keamanan terkait deklarasi yang mendukung Presiden Jokowi tersebut.

Itu berarti pula bahwa gerakan relawan Jokowi mendeklarasikan Jokowi dua periode atau  #JokowiDuaPeriode tidak melanggar peraturan.

Merujuk jadwal yang disusun KPU, kampanye pilpres akan berlangsung 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Setelahnya, masa tenang akan bergulir 14 sampai 16 April 2019.

Adapun, pemungutan suara pilpres akan dilakukan 17 April 2019, bersamaan dengan pencoblosan pemilihan anggota legislative.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here