Dalam Kasus Neno Warisman, Ada kekuatan Besar yang Mengatur Kepolisian dari Belakang

0
410
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Neno Warisman mendapatkan penghadangan dari ratusan massa di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018) sore. Neno tertahan selama sekitar enam jam di bandara tersebut, dan dikawal ratusan aparat bersenjata lengkap.

Setelah massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden membubarkan diri, Neno  justru ditahan oleh aparat kepolisian setempat.

“Pertama kami datang sudah dihadang oleh 30 preman bayaran dan itu masyarakat atau ormas atau preman di luar dari masyarakat Melayu. Akhirnya preman itu berhasil diusir oleh ormas dan masyarakat Melayu asli,” kata Sang Alang, rekan satu rombangan Neno,  Sabtu (25/8/2018) malam.

Itulah sebagian kisah penahanan Neno oleh  aparat kepolisian di sekitar Bandara Sultan Syarif, Riau.

Penahanan terhadap Neno di dalam mobil bahkan tidak diberi makan dan minum tersebut diduga telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini tidak bisa dibiarkan. Apabila diperlukan kita akan membawa permasalahan ini ke lembaga HAM Internasional dan akan menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan HAM Internasional,” jelas Koordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat kepada wartawan, Sabtu (25/8/2018).

Lebih lanjut, Amirullah mengatakan bahwa tim pengacara Korsa mendiskusikan langkah-langkah tersebut. Karena apabila hal itu dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi dan pelanggaran HAM.

“Zaman Orde Baru saja tidak sekejam ini,” tambahnya.

Atas kasus Neno tersebut, Amirullah mengaku bahwa dirinya amat terkejut dengan tindakan polisi terhadap Neno dan rombongan. Pasalnya, jelas Amirullah, polisi tidak bersikap netral dan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

“Inilah preseden yang paling buruk sejak Indonesia merdeka, dan baru pertama kali terjadi sejak Reformasi 1998,” tambah Amirullah.

Itulah sebabnya, terang Amirullah, Korsa mendesak Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian, untuk segera mencopot kepala Polda Riau dan jajarannya.

Namun, jika desakan Korsa itu diabaikan, sambung Amirullah, berarti kapolri tidak mempunyai kekuasaan. Hal itu disebabkan adanya kekuatan besar yang mengatur kepolisisan dari belakang layar.

“Kalau itu tidak terjadi berarti kapolri kita duga tidak memiliki kekuasaan penuh sebagai pimpinan kepolisian. Sebab, sebagai mantan relawan kita tahu kondisi yang terjadi saat ini. Ada kekuatan besar yang mengatur kepolisian dari belakang,” tegas Amirullah.

Sebagaimana diketahui bahwa sekelompok massa yang mengatasnamakan Barisan Pemuda Riau (BPR) menggelar unjuk rasa penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Aspirasi penolakan disampaikan di Polda Riau, Kamis lalu (23/8/2018).

Dalam pandangan merek, acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan dihadiri Neno Warisman di Pekanbaru merupakan bentuk makar terhadap pemerintah.

Neno tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sekitar pukul 15.00 WIB. Kedatangannya dikawal pihak kepolisian. Setibanya di pintu keluar bandara, sekelompok  massa langsung melakukan penghadangan.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here