KPU Tunda Pelaksanaan Keputusan Bawaslu yang Meloloskan Dua Bakal Caleg Eks Koruptor

0
253
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan melakukan penundaan pelaksanaan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah meloloskan bakal calon legislatif tahun 2019 yang diketahui merupakan mantan narapidana korupsi.

Dua bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana koruptor yang baru diloloskan oleh Bawaslu merupakan bakal calon yang berasal dari Rembang dan Pare-Pare. Sementara itu, juga sudah ada tiga bakal calon yang juga merupakan mantan narapidana koruptor yang juga diloloskan oleh Bawaslu, yakni berasal dari Aceh, Tanah Toraja, serta Sulawesi Utara.

“Kita akan menunda (pelaksanaan keputusan), sama seperti kejadian di Aceh, di Toraja, dan Sulawesi Utara”, terang Ilham Saputra yang merupakan Komisioner KPU di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 29 Agustus 2018.

Pada masa pendaftaran bakal calon legislatif, terdapat lima mantan narapidana korupsi di lima daerah tersebut yang oleh tim pemeriksa KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak lolos. Kemudian kelima bakal calon tersebut mengajukan sengketa pendaftaran kepada Bawaslu dan Panwaslu di daerah setempat.

Dari hasil sengketa yang diajukan tersebut, pihak Bawaslu dan Panwaslu menyatakan bahwa kelima bakal calon legislatif tersebut memenuhi persyaratan (MS), sehingga mengalir apa yang telah diputuskan oleh tim pemeriksa KPU.

Keputusan Bawaslu dalam meloloskan mantan narapidana koruptor sebagai bakal calon legislatif didasarkan pada pedoman yang mereka gunakan yakni UU Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan persyaratan tertentu. Mereka menyatakan bahwa pedoman dalam memutuskan hal tersebut tidak didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 mendatang.

Berkaitan dengan hal ini, pihak KPU mengatakan, KPU akan kembali menunda pelaksanaan keputusan Bawaslu apabila kembali meloloskan mantan narapidana koruptor sebagai bakal calon legislatif. Penundaan keputusan tersebut akan dilakukan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung terkait dengan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut.

“Ya, itu tadi (lolosnya lima eks koruptor sebagai bacaleg) kita akan tunda seluruhnya, sampai ada putusan MA yang menyatakan bahwa KPU kami salah”, terang Ilham Saputra.

Sebelumnya, sebagai informasi, mantan narapidana kasus korupsi yang diloloskan di daerah Rembang adalah Nur Hasan. Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi, pada tahun 2013 dalam proyek pembangunan mushola senilai Rp 40 juta. Sedangkan bakal  calon mantan eks koruptor yang berasal dari Pare-Pare bernama Ramadan Umasangaji. Calon legislatif yang diusung oleh Partai Perindo itu pernah divonis dengan hukuman kurungan jeruji besi atas kasus pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Pare-Pare pada periode 2004 – 2009.

Di Tanah Toraja, mantan narapidana korupsi yang diloloskan sebagai bakal calon legislatif bernama Joni Kornelius Tondok. Dalam mengajukan diri sebagai bakal calon legislatif, ia diusung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Joni Kornelius ini pernah menjadi tersangka beberapa kasus korupsi, di antaranya kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, serta biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002 – 2003. Pada saat itu, ia menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Tana Toraja, dan akhirnya dibonis dengan hukuman kurungan dua tahun penjara.

Sementara itu, bakal calon legislatif yang merupakan eks koruptor dan diloloskan sebagai bakal calon legislatif di Sulawesi Utara yakni Syahrial Damapolii. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here