Menteri yang Menjadi Timses Pilpres Harus Dicoret

0
160
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Menteri-menteri yang menjadi tim sukses (timses)  pemenangan salah satu kandidat bakal calon presiden untuk pemilu presiden tahun 2019 diminta untuk dicoret namanya. Permintaan itu diajukan oleh Ombudsman kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagaimana diketahui bahwa Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia. Ombudsman mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Permintaan Ombudsman tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Ombudsman, menteri yang menjadi timses tersebut sebagai pejabat publik harus netral. Netral artinya tidak berpihak kepada salah satu bakal calon pasangan presiden.

“Namanya diusulkan dalam salah satu tim. Kami tetap memantau, Ombudsman akan meminta kepada KPU untuk mencoret atau meminta menterinya mengundurkan diri,” terang Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih.

Sejumlah nama menteri  telanjur diketahui oleh publik  terdaftar sebagai anggota Tim Kampanye Nasional  Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Di antaranya adalah Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Sementara itu,  pejabat setingkat menteri yang namanya terdaftar sebagai anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan kepala staf kepresidenan, Moeldoko.

Walaupun diperbolehkan menurut  Undang-Undang No 37 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun Ombudsman menilai bahwa para menteri atau pejabat negara yang masuk struktur tim sukses dinilai melanggar esensi sebagai pejabat publik. Ombudsman menduga apabila pejabat publik mendukung satu paslon tertentu berpotensi terjadi mal administrasi.

Itulah sebabnya, Alamsyah meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak semata menyandarkan pengawasan pada cara pandang hukum positif.

“Kami menyadari Bawaslu, KPU yang memiliki fungsi penting, kami imbau kedua lembaga ini untuk tidak sekadar menyandarkan proses pengawasan positivistik hukum semata. Agar semua kembali kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kalau hanya teks semua orang bisa belok-belok tapi penting menjaga nilai etika bernegara. Itu yang ingin kami tekankan,” tambah Alamsyah.

Bahkan, nada lebih keras lagi disampaikan oleh komisioner KPU yang lain. Sejawat Alamsyah, Laode Ida, mengatakan bahwa pihaknya bakal memanggil KPU apabila menteri yang terdaftar dalam struktur Tim Kampanye Nasional tak segera dicoret dari daftar.

“Akan lebih elegan kalau KPU mengingatkan mereka untuk tidak memasukkan nama menteri. Kalau itu terjadi, Ombudsman akan memanggil KPU. Jelas, karena KPU yang memiliki otoritas untuk itu, dan juga memanggil pihak-pihak yang terkait itu untuk dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Laode.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here