Riau Melayu Marah Neno Warisman Dipersekusi: Usut Orang Luar

0
310
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Riau Melayu marah atas persekusi yang dilakukan terhadap Neno Warisman. Kemarahan itu tergambar dari desakan Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) yang mewadahi 53 organisasi massa Islam di Riau. Mereka mendesak  kepada pihak yang berwenang mengusut tuntas tindakan persekusi terhadap Neno Warisman. Sebelumnya, desakan itu disampaikan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

“Agar persoalan hukum serupa tidak terulang lagi di Negeri Malayu yang kita cintai ini,” ujar Bambang Rumnan, Penasihat Hukum GMMK.

Desakan GMMK itu disampaikan dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan di Aula Masjid Al Falah Darul Muttaqin, Jalan Sumatera, Pekanbaru, Selasa (28/8/2018). Pernyataan sikap itu dibacakan Bambang Rumnan. Bahkan, pernyataan sikap ini dipantau oleh sejumlah personel kepolisian dan TNI.

Persekusi terhadap Neno pada Sabtu (25/8/2018), dilakukan puluhan orang. Massa yang menolak, sempat melakukan pembakaran ban sehingga menutup akses masuk dan keluar Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Selain itu, massa juga terlihat melempari mobil yang ditumpangi Neno Warisman.

Penolakan terhadap kedatangan Neno Warisman, di Pekanbaru, diduga melibatkan pihak luar atau orang yang bukan dari Riau.

Terkait hal itu, GMMK menilai adanya pembiaran oleh pihak keamanan terhadap persekusi yang dilakukan terhadap Neno. Apalagi dalam penolakan itu terdapat kelompok yang diduga dibayar, yang diyakini bukanlah warga Riau.

“Apakah pihak kepolisian tidak melakukan pengamanan sesuai dengan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang?” lanjut Bambang.

“Kelompok preman bayaran yang telah membuat onar dan melakukan penghadangan itu, ternyata bukanlah warga tempatan. Usir mereka dari Bumi Melayu karena kehadiran mereka justru membuat masalah,” sambungnya

Dalam insiden yang mendapat sorotan nasional tersebut, salah satu tokoh masyarakat yang ikut dalam rombongan Neno, Said Lukman. Ia mendapat perlakuan kasar dari Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi saat pemulangan. Sikap Kabinda tersebut dinilai sangat reaktif menyikapi kondisi wilayahnya.

“Kami juga melihat Saudara Kabinda bersikap begitu reaktif terhadap Bunda Neno, dengan melakukan tindakan kasar, bahkan arogan kepada tokoh masyarakat. Apa kewenangan Kabinda dalam kapasitasnya terhadap persoalan ini? Apakah memang demikiankah fungsi intelijen?” sindir Bambang.

Bambang atas nama GMMK  mendesak agar Kabinda segera dicopot dari jabatannya, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Atas peristiwa tersebut, Ketua GMMK Riau, Yana Maulana, mengaku malu dengan penghadangan yang dilakukan terhadap Neno. Sebab, dalam pandangannya Yana, Neno adalah tamu di Riau. Apalagi, tambahnya Yana, orang yang melakukan aksi penolakan Neno tersebut, bukanlah orang Riau.

“Melihat dari tampilan, gaya dan bahasa, mereka bukan orang Riau. Kita dipermalukan di kampung sendiri oleh orang luar. Kita dipermalukan,” kata Yana.

Yana  juga menyebut bahwa atas perlakukan persekusi terhadap Neno Warisman, memberi citra buruk marwah Melayu.

“Ini sudah mempermalukan orang Riau. Orang akan berpandangan bahwa Riau tak mau menerima,” tambah Yana

Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, juga menyampaikan hal yang sama.

”Sikap saya sama dengan ketua LAM, karena sejak dulu kita masyarakat Riau dikenal mengedepankan adat dan budaya Melayu. Dalam hal menyelesaikan permasalahan,” singkat politisi Partai Demokrat itu.

Menanggapi adanya desakan itu, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, mengatakan pihaknya akan mendalami adanya dugaan persekusi dan keterlibatan ‘orang luar’ yang berbuat rusuh. Dia juga mempertanyakan apakah pihak tersebut sudah melaporkan dugaan tersebut ke Polda Riau.

“Sudah melapor dia?” tanya perwira menengah polisi  itu .

Adanya desakan itu, kata mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, akan menjadi masukan baginya.

“Kita jadikan masukan,” kata dia.

Kabinda Riau, Marsma Rakhman Hayadi membenarkan bahwa Neno Warisman dan rombongan dipulangkan. Namun dia membantah bahwa dilakukan pemulangan secara paksa. “Kita tidak memaksa pulang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabinda Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi membantah dirinya berlaku kasar saat pemulangan paksa terhadap Neno Warisman.

“Kita tidak memaksa pulang,” bantah Rakhman.

Pemulangan itu katanya, dilakukan agar tidak terjadi kericuhan di Pekanbaru.

“Karena keadaan Riau ini kalau tidak disuruh pulang, besok rame. Kalau terjadi chaos (kekacauan), yang rugi kita semua,” terangnya.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) melalui Juru Bicaranya, Wawan Hari Purwanto, meminta maaf apabila langkah yang diambil Kabinda Riau Marsma TNI Rakhman Haryadi, dinilai berlebihan dalam menangani  pemulangan Neno Warisman di Pekanbaru.

Wawan mengatakan, dalam mengambil setiap tindakan pihaknya tentu disesuaikan dengan ketentuan dan langkah yang terukur. Namun, dirinya tak memungkiri apabila terjadi kesalahan dikarenakan kondisi fisik di lapangan.

“Oleh karenanya andai ,kata ada sesuatu yang dirasa kasar dan sebagainya dalam kondisi capek manusiawi itu bisa terjadi, karena persiapannya itu panjang supaya mencegah ini tidak bentrok. Oleh karenanya ya mohon dimaafkan andai kata ada sikap yang dirasa kasar,” kata Wawan kepada sejumlah awak media di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, (27/8/2018) kemarin.

Namun, Wawan menegaskan bahwa langkah yang diambil Kabinda untuk memulangkan Neno sudah tepat. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Menurut UU 17 Tahun 2011 terbaru Kabinda memang menjadi penanggung jawab terdepan di daerah. Berbeda dengan sebelum undang-undang itu ya penanggung jawabnya gubernur. Kalau terjadi apa-apa akan keselamatan di wilayah itu Kabindalah yang pertama kali diminta tanggung jawab,” ungkapnya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here