Bawaslu Dianggap Keliru Putuskan Eks Napi Korupsi Lolos Jadi Caleg

0
50
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Menanggapi pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk segera mengoreksi dari sejumlah putusan yang diambil oleh pengawas daerah. Keputusan ini terkait dengan pengabulan gugatan eks terpidana kasus korupsi.

Fadli Ramadani selaku Pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa, dari wewenang yang mengoreksi putusan ini dimiliki oleh Bawaslu RI. Hak tersebut yang dianggapnya lebih pantas digunakan. Alasannya tidak lain karena sejumlah bawaslu daerah sendiri yang telah mengabulkan gugatan beberapa eks napi kasus korupsi supaya bisa menjadi caleg.

Fadli di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta pada hari Jumat 31 Agustus 2018 menyatakan bahwa “Kami sudah sempat tanyakan, apakah putusan dari Bawaslu daerah itu arahan dari Bawaslu RI? Beliau menJawab, tidak. Karena tidak tersebut maka harusnya ini segera dikoreksi karena ada kekeliruan mendasar dalam memutus sengketa-sengketa pencalonan di beberapa daerah,” ujarnya menerangkan.

Bawaslu yang ada di daerah telah mengabulkan gugatan sebanyak 6 bakal caleg eks napi korupsi dengan tujuan supaya dapat menjadi calon kandidat di pemilu 2019. Dari keenam tersebut yang gugatannya diterima Bawaslu yakni Syahrial Damapolii selaku caleg DPD dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh selaku caleg DPD dari Aceh, Joni Kornelius Tondok selaku caleg DPRD Toraja Utara, Rembang M Nur Hasan selaku Ketua DPC Partai Hanura, kader DPC Perindo Parepare serta Bacukiki.

Mengingat dari gugatan tersebut yang dikabulkan, membuat dari enam orang terseut secara  terbuka mempunyai peluang untuk menjadi bakal caleg dan masuk Daftar Caleg Sementara (DCS). Padahal, dalam hal ini dari pihak KPU sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal caleg sesuai pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Fadli menyatakan dengan tegas bahwa “Bawaslu dalam putusan-putusannya sudah melakukan beberapa penilaian terhadap PKPU 20/2018, bahwa aturan tersebut sebenarnya berpotensi bertentangan dengan UU Pemilu, UUD, dan sebagainya […] Bawaslu sudah lampaui kewenangannya, ini merupakan sebuah kekacauan hukum yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Fadli, bahwa adanya putusan Bawaslu di daerah tersebut keliru. Hal ini karena menurutnya Bawaslu sendiri tidak berhak untuk menilai apakah PKPU bertentangan dengan sebuah UU atau tidak.

Fadli menambahkan bahwa dari pihak Bawaslu harusnya hanya untuk mengawasi implementasi terkait dengan aturan-aturan pemilu oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut Fadli menyatakan bahwa “Kalau ada yang keberatan [terhadap PKPU] prosesnya di MA. Itu juga kan karena memang sedang berjalan sekarang […] Bawaslu itu kerjanya menilai peraturan dilaksanakan konsisten atau tidaknya dan bukan menilai aturan bertentangan dengan UU atau tidaknya. Sehingga inilah yang membuat sebuah lompatan kewenangan,” katanya dengan tegas.

Bawaslu yang ada di daerah mungkin sudah sebagian besar yang mengklaim keputusan yang sudah diambil dari beberaoa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan dari mereka dianggap tidak menganggap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur terkait dengan larangan eks napi kasus korupsi menjadi caleg.

Maka dari itu membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan untuk tetap pada sikapnya yang tidak akan meloloskan bacaleg eks napi korupsi walaupun memang sudah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seperti yang dinyatakan oleh Komisioner KPU, Ilham Saputra, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 30 Agustus 2018 bahwa “Kami tetap kemudian meminta penundaan eksekusi terhadap keputusan Bawaslu itu,” katanya.

Selain itu, Ilham menyatakan bahwa dirinya sudah mengirim surat kepada Bawaslu terkait penundaan tersebut. Hal ini tidak lain karena dari peaturan larangan bacaleg eks napi korupsi sudah diatur di Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here