Korupsi Itu Menyandera Partai Koalisi Capres Jokowi

0
219
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Partai Golkar sebagai partai besar dan pemenang kedua pada pemilu 2014 sangat signifikan bagi kemenangan bakal calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, yang diusungnya pada pilpres 2019. Namun, apa jadinya jika elite partai berlambang pohon beringin itu mulai ditelisik oleh KPK akibat terjerat kasus suap?

Sebagaimana diketahui bahwa elite Partai Golkar mulai ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Lantas dampak apa yang akan diterima Jokowi atas kasus yang akan menjerat sebagian parpol koalisinya itu?

“Mungkin saja, parpol yang diduga terlibat menjadi beban tersendiri bagi Jokowi atau sebaliknya,” tutur pakar komunikasi politik Unair, Suko Widodo, di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Agaknya, Partai Golongan Karya (Golkar) mulai tersinggung ihwal ancaman KPK. Sebelumnya KPK mengancam akan menyeret dalam pidana korporasi di kasus suap proyek PLTU Riau 1.

Dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1, tersangkanya di antaranya adalah kader Golkar, Eni Maulani Saragih. Ia sempat mengatakan bahwa sebagian uang korupsi yang ia terima diberikan untuk keperluan Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.

Eni, yang merupakan Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, itu mengakui bahwa  uang tersebut merupakan aliran dana haram sebesar Rp2 Milliar dari pemegang saham PT Blackgold.

Pada saat Munaslub, Eni adalah bendahara panitia.

“Tidak menutup kemungkinan Golkar dikenakan pidana korporasi. Mengingat, Golkar sebuah organisasi atau wadah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang melalui keterangan tertulis lewat pesan elektronik, kemarin (Senin, 3/9/2018).

Tentang pidana korupsi itu diatur dalam undang-undang. Yakni pasal 20 Undang-Undang Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor  secara eksplisit menyatakan bahwa sebuah korporasi bisa dituntut dan dijatuhi pidana terkait tindak pidana korupsi.

Kader Partai Golkar tidak tinggal diam. Sejumlah kader Golkar melakukan tangkisan tuduhan tersebut. Bahkan, sebagian kader mendatangi kantor KPK di Jakarta.

Tangkisan kali ini datang dari Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butar-Buta. Ia menegaskan bahwa penerapan tindak pidana korporasi tidak bisa digunakan dalam kasus Eni Saragih yang diduga menerima aliran dana untuk Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dari sumber PLTU Riau 1.

“Tindak pidana korporasi tidak bisa digunakan dalam kasus ini. Karena Partai politik itu beda dengan perusahaan,” tegas Muslim Jaya Butar-Butar.

Di samping Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jug kena getahnya. Ketua Umum PPP, Romahurmu Zis.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang pernah merasakan dinginnya lantai 9 ruang penyidik KPK menghadiri undangan pemeriksaan KPK untuk diambil keterangannya perihal dugaan temuan uang haram di rumah Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Hartono.

Beberapa kali Rommy mangkir dari pemanggilan KPK namun beberapa kali aksi mangkirnya, mulai berada di luar kota hingga mengutus stafnya diduga mencari alasan.

“Yang bersangkutan akan diperiksa terkait kapasitas jabatannya sebagi ketua umum PPP,” ungkap Jurubicara KPK, Febri Diansyah beberapa waktu silam.

Terkait kabar bahwa Romy diperiksa KPK, membuat sejumlah elite PPP membantah  adanya dugaan keterlibatan atau peran atau keterkaitan pimpinan partainya itu dengan kasus ini.

Selanjutya, KPK mengatakan bahwa pemeriksaan Romy adalah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketum PPP yang diduga mengetahui tentang orang-orang yang menjadi kader dan pengurus PPP yang sebelumnya diperiksa KPK.

Hingga saat ini beberapa saksi-saksi, kader, dan pengurus PPP sudah diperiksa oleh KPK. Mereka adalahi anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP sekaligus Ketua DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Bendahara Umum DPP PPP sekaligus mantan Ketua DPW PPP Provinsi Bali, Puji Suhartono, dan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PPP Tasikmalaya ,Budi Budiman.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here