Pengamat Politik Nilai Bakal Caleg Tidak Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu

0
58
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Jeirry Sumampow yang merupakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) menilai bahwa, bakal calon anggota legislatif tidak dapat mengajukan sengketa pencalonan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Menurut Jeirry, bakal calon legislatif tidak memiliki kedudukan hukum untuk bisa mengajukan sengketa. Hal ini dikarenakan peserta pemilu merupakan partai politik, bukan bakal calon legislatif. Oleh karena itu, Jeirry beranggapan bahwa merupakan suatu hal yang aneh apabila Bawaslu menerima gugatan bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi.

“Dalam proses pencalonan ini, yang punya legal standing (adalah) parpol, karena yang mendaftarkan (caleg ke KPU) adalah parpol. Agak aneh, sekarang ketika Bawaslu menerima gugatan sengketa per caleg”, jelas Jeirry.

Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi politik yang dilaksanakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 2 September 2018.

“Memang di Undang-undang tidak terlalu jelas legal standing-nya. Tapi ya, secara logika, peserta pemilu itu adalah parpol, bukannya caleg,” terang Jeirry.

Dijelaskan oleh Jeirry, bahwa putusan tersebut kedepannya bisa menjadi yurisprudensi bagi bakal calon legislatif dalam mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dalam hal ini, Jeirry mengatakan bahwa partai politik bersikap tidak konsisten dan mendua.

Karena, pada saat sebelum masa pendaftaran bakal calon legislatif, partai politik telah menandatangani fakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak mengajukan bakal calon legislatif yang merupakan eks koruptor. Namun demikian, kenyataannya masih banyak ditemukan partai politik yang mengusung mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon legislatif.

Selain itu pula langkah Bawaslu yang meloloskan bakal eks koruptor sebagai bakal calon legislatif, menunjukkan tidak adanya integritas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Di satu sisi Bawaslu menyepakati fakta integritas soal larangan eks koruptor dalam mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Di sisi lain, Bawaslu justru menerima dan mengabulkan sengketa yang diajukan oleh bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

Keputusan yang diambil oleh Bawaslu juga menunjukkan sikap dari Bawaslu yang seakan-akan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Sebetulnya, perilaku seperti ini (meloloskan eks koruptor sebagai bakal caleg) menegaskan posisi kelembagaan Bawaslu”, tegas Jeirry.

Sebagaimana diketahui, setidaknya sampai saat ini Bawaslu telah meloloskan 12 orang eks koruptor sebagai bakal calon legislatif untuk maju dalam Pemilu 2019 mendatang.

Keseluruhan bakal calon legislatif eks koruptor ini, pada tahap pemeriksaan berkas, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Hal ini dikarenakan, dalam Pereaturan KPU Nomor 8 tahun 2018, telah diatur bahwa mantan napi korupsi dilarang maju sebagai calon legislatif.

Akan tetapi, setelah mereka mengajukan sengketa kepada Bawaslu, Bawaslu justru meloloskan dua belas mantan narapidana korupsi tersebut. Pihak Bawaslu menyampaikan bahwa, pedoman yang mereka gunakan adalah Unddang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana dalam UU tersebut mantan narapidana korupsi tidak dilarang mengajukan diri sebagai calon legislatif dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Bawaslu terlebih dahulu meloloskan lima orang eks koruptor menjadi bakal calon legislatif, yakni  berasal dari  Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare. Kemudian baru-baru ini, Bawaslu juga meloloskan sebanyak tujuh orang mantan narapidana korupsi yang masing-masing berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here