Demi Rupiah, Jokowi Rela Korbankan 15.200 MW Proyek Listrik

0
430
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat menyelamatkan rupiah dari keterpurukannnya terhadap dollar AS (Amerika Serikat). Langkah yang dilakukan adalah dengan menahan secara ketat barang-barang impor dan pengunduran proyek listrik.

Perihal pengendalian atau penahanan barang impor itu telah dicanangkan jauh-jauh hari  oleh pemerintah sebelum rupiah terpuruk.

“Pemerintah akan mengendalikan impor barang, terutama impor barang yang menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (15/08/2018).

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut kepada para wartawan usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/08/2018) sore. Menurut Menkeu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, pertama, untuk impor yang menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang dikendalikan pemerintah, terutama PLN dan Pertamina, diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek tersebut. Tidak hanya memenuhi TKDN yaitu komponen dalam negeri, tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal.

“Proyek yang belum financial closing akan ditunda. Dan kita akan melakukan enam bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini, sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan,” kata Sri Mulyani.

Di samping itu, yang juga tidak kalah penting adalah memundurkan target dan jadwal operasional proyek pembangkit listrik berkapasitas 15.200 Megawat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan.

Jonan memaparkan bahwa proyek pembangkit listrik berkapasitas  15.200 MW yang ditunda itu merupakan bagian dari 35 ribu MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek itu, tambah Jonan, pengerjaannya dijalankan oleh PT PLN (Persero).

“Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW,” ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).

Pada awal mulanya proyek 15.200 MW tersebut diharapkan bisa rampung pada tahun 2019. Namun, kini proyek terebut ditunda sampai pada tahun 2021, bahkan tahun 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional proyek listrik terebut sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang pada kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%.

“Tahun ini estimasi kami, pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya, digeser,” jelas Jonan.

Pengurangan hampir separuh dari mengproyek 35 ribu MW tersebut bisa menekan  pengadaan barang impor. Dengan begitu, impor diharapkan dapat ditekan hingga mencapai delapan sampai sepuluh miliar dollar AS.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here