Jawab Tudingan Fahri, KPU Tegaskan Tidak Diancam oleh KPK

0
139
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Pramono Ubaid Tantowi yang merupakan Komisioner KPU, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah diancam oleh KPK untuk meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, agar menunda eksekusi diloloskannya sejumlah mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ia juga menerangkan bahwa, KPK justru memberikan dukungan kepada KPU untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“KPU tidak merasakan. Apalagi mendapatkan ancaman dari pihak manapun, apalagi dari KPK. KPK setuju dengan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang pencalonan mantan napi koruptor. Karena KPU dan KPK memiliki semangat yang sama dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yang proses hulunya adalah pencalonan dalam pemilu kali ini”, jelas Pramono pada hari Senin, 3 September 2018 malam.

Pramono beranggapan bahwa penundaan eksekusi putusan Bawaslu perlu dilakukan. Terlebih lagi, baru-baru ini tim KPK telah berhasil mengungkap kasus dugaan suap massal yang dilakukan oleh para anggota DPRD Malang, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi massal yang melanda DPRD Malang hanya bisa diatasi dengan pengaturan pencalonan seperti yang telah ditetapkan oleh KPU baru-baru ini.

“Kasus (DPRD) Malang ini semakin menegaskan, bahwa pengaturan soal mantan napi koruptor itu sangat relevan (untuk diterapkan). Kondisi-kondisi (anggota dewan yang korupsi) seperti di Malang ini harus dibenahi. Dan pembenahan itu harus dilakukan dari hulunya, yakni dari proses pencalonan dalam Pemilu 2019”, terang Pramono.

Sementara itu, dari Komisioner KPU, yakni Ilham Saputra menyampaikan bahwa keputusan KPU dalam meminta Bawaslu untuk menunda eksekusi diloloskannya sejumlah mantan napi korupsi menjadi calon legislatif, dikarenakan hal tersbut tidaklah sesuai dengan Peraturan KPU yang telah ditetapkan. Ia menerangkan, permintaan penundaan eksekusi pelolosan itu adalah hasil rapat pleno KPU.

“Tidak ada ancaman apapun (dari pihak KPK). Tindakan (penundaan pelolosan) tersebut berdasarkan hasil pleno kami. Kami menganggap putusan Bawaslu yang menafikan PKPU Nomor 20 dalam putusan Bawaslu provinsi, adalah tidak tepat, sehingga kami perintahkan KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota, untuk menunda putusan Bawaslu tersebut”, terang Ilham.

Sebagai informasi, KPU telah mengirimkan surat kepada Bawaslu perihal diloloskannya sejumlah mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon legislatif. Surat yang dikirimkan oleh KPU ini berisi permohonan agar dilakukan penundaan eksekusi terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut.

Sebelumnya, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua DPR RI, telah menduga bahwa KPU mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak KPK. Sejak awal, menurut Fahri Hamzah, KPU telah salah kaprah dengan menetapkan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif. Hal tersebut disampaikannya ketika berada di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 3 September 2018.

“Gimana caranya kita ngomong sama orang itu ya. Tidak ada namanya caleg koruptor itu, ga ada. Jadi, kita harus menertibkan kosakata kita dulu. Caleg koruptor itu ga ada. Koruptor itu narapidana. Kalau sudah selesai jadi napi, predikatnya sudah ga ada lagi”, jelas Fahri Hamzah.

Fahri juga menganggap bahwa KPU telah mengikuti jejak KPK yang kerap membuat norma hukum yang baru, walaupun tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku. Hal seperti ini, menurut Fahri dapat membahayakan konstitusi negara.

“Mereka (KPU dan KPK) ini merusak kosakata dalam percakapan kita dalam hukum dan pemerintahan. Dan ini bertentangan dengan konstitusi. Bahaya ini hukumnya”, tegas Fahri Hamzah. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here