PPP Nilai Gerindra Redakan Ketegangan dengan Gaungkan #2019PrabowoPresiden

0
391
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Arsul Sani selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi dan Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa hastag 2019GantiPresiden berubah menjadi hastag 2019PrabowoPresiden merupakan langkah yang baik. Arsul Sani mengatakan, masyarakat Indoensia harus membangun kompetisi yang beradab.

Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan ketika ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 4 September 2018.

“Bagus, kita itu harus membangun kompetisi yang beradab, tidak provokatif (bagi masyarakat). Kita ini kan, semua sudah tahu yang akan berkontestasi adalah Prabowo Sandi dan Jokowi Ma’ruf. Ya sudah, hastagnya di sekitar itu saja”, terang Arsul Sani.

Bahkan Arsul Sani juga memberikan masukan menenai hastag-hastag lain yang mungkin bersifat netral dan tidak bersifat provokatif.

“Boleh (hastag) 2019PrabowoPresiden atau (hastag) 2019Jokowiduaperiode. Ya sudah, itu saja jadi tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan (dalam masyarakat)”, imbuh Arsul Sani.

Sekretaris Jenderal PPP itu juga menilai jika ada konflik masyarakat karena hastag 2019GantiPresiden, maka hal itu akan sulit untuk diselesaikan, berbeda dengan konflik yang terjadi antarparpol. Arsul mencontohkan konflik yang timbul saat Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyinggung mengenai IQ komunal dari Tim Sukses dari pasangan Jokowi dan Ma’ruf.

“Contoh, ketika Pak Mardani bilang IQ 80. Kemudian saya tanggapi. Ya sudah, selesai di situ. Karena tiap hari ketemu kalau parpol. Entah di DPR, DPRD. Kalau relawan, bagaimana mau ketemunya”, terang Sekjen PPP itu.

Selain itu, Arsul menekankan bahwasanya penggunaan hastag 2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum yang sudah ada. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah jika hastag itu berubah menjadi forum, dan dalam forum itu menyebarluaskan fitnah dan hoax, sehingga dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat.

Sebelumnya, Gerindra telah menginisiasi hastag 2019PrabowoPresiden, yang dimaksudkan untuk mempertegas hastag 2019GantiPresiden, di mana menurut pihak Gerindra, ingin membuat suasana yang lebih sejuk.

“Ini merupakan upaya kami (Partai Gerindra) untuk menyejukkan suasana (politik) di kalangan masyarakat. Kami mencoba mempertegas essensi dari gerakan hastag 2019GantiPresiden”, terang  Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua Umum Gerindra pada hari Senin, 3 September 2018.

Di samping itu semua, deklarasi gerakan hastag 2019GantiPresiden semakin gencar disuarakan di kalangan masyarakat. Penolakan terhadap gerakan hastag 2019GantiPresiden juga kian berlanjut.

Penolakan terhadap aksi hastag 2019GantiPresiden yang akhir ini terjadi di Gorontalo, yakni pada hari Senin, 3 September 2018. Massa yang terdiri dari mahasiswa, berdemo di depan Mapolda Gorontalo dan menyampaikan bahwa mereka  meminta polisi tidak memberikan izin deklarasi 2019 Ganti Presiden yang rencananya akan digelar pada hari Jumat, 7 September 2018.

Tidak hanya di Sulawesi, deklarasi gerakan hastag 2019GantiPresiden rencananya juga akan digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Akan tetapi, rencana aksi tersebut kemudian ditolak oleh Relawan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ), bergabung bersama organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta yang kemudian membuat pernyataan bersama agar gerakan tersebut dibatalkan.

Berbagai gerakan penolakan terhadap aksi 2019GantiPresiden juga bermunculan di Ponorogo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Gerakan penolakan yang ada di Jawa Timur ini juga didukung oleh artis sekaligus musisi tanah air, Ahmad Dhani.

Sebelum di Gorontalo hingga Banyuwangi, gerakan hastag 2019GantiPresiden yang digagas Mardani Ali Sera beberapa waktu lalu juga ditolak di Surabaya dan Pekanbaru. Bahkan, Neno Warisman yang merupakan aktivis 2019GantiPresiden sempat dihadang di Bandara Pekanbaru dan Bandara Batam. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here