Gawat, Kondisi Sekarang Lebih Parah Ketimbang 1998

0
159
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Ketika pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, awalnya adalah krisis moneter. Krisis 1998  tersebut memicu demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta mereka menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut dan memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Benar, akhirnya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya dengan mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Coba Anda bandingkan dengan saat ini! Saat ini yang terjadi bukan saja krisis moneter. Akan tetapi, saat ini juga terjadi krisis keuangan dan krisis ekonomi.

“Parahnya lagi diaduk dengan perang kurs (curency war) dan perang dagang (trade war). Ibarat gempa, krisis ini sumber guncangannya lebih banyak yakni gempa tektonik yang bersamaan gempa vukanik,” kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, Jumat, 7 September 2018.

Menurut Daeng, kondisi ekonomi Indonesia sebelum krisis 98 relatif baik. Hal itu karena utang pemerintah relatif kecil yakni 50 miliar dolar AS. Neraca perdagangan positif dan neraca migas positif. BUMN masih sehat, aset pemerintah dan BUMN banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu itu juga tinggi, tingkat ketimpangan ekonomi relatif rendah, dan lain sebagainya.

“Masalahnya 98 cuma satu utang swasta khususnya sektor perbankan. Mereka tidak bisa bayar utang. Terjadilah rush, pemerintah dipaksa menanggung utang swasta yang membengkak oleh currency yang dihajar asing,” terangnya.

Lebih lanjut, Daeng menambahkan bahwa dulu dan sekarang berbeda. Sekarang, krisis hampir di semua lini. Buktinya transaksi berjalan negatif, neraca migas negatif, neraca jasa negatif, neraca pendapatan primer negatif besar, utang swasta besarnya sama dengan utang pemerintah, utang BUMN sangat besar karena dipaksa berutang dan menumpuk uang utang.

“Hampir seluruh indikator fundamental dalam ekonomi sekarang sangat buruk,” jelasnya.

Kondisi itu  tambah Daeng, diperparah oleh  masalah jatuh tempo utang pemerintah 2018 dan 2019 antara Rp 800 triliun sampai Rp 900 triliun yang  sangat  tergantung perkembangan kurs. Jumlah sedemikian besar tersebut, jelas Daeng,  belum termasuk bunga utang swasta dan BUMN yang harus dibayar pada tahun 2018 dan 2019 nanti.

“Jadi dari mana kesimpulan bahwa krisis ini lebih baik dari krisis 98? Krisis sekarang meliputi krisis ekonomi, krisis moneter, dan krisis keuangan. Ketiga krisis ini terjadi secara bersamaan. Bergerak dalam gelombang bersamaan. Sementara krisis 98 hanyalah getaran kurs saja yang memicu krisis. Sekarang tiga gempa sekaligus yakni gempa ekonomi makro, gempa keuangan pemerintah, swasta dan BUMN,  dan ketiga gempa kurs. Belum lagi Anda tambah gempa internasional yakni perang dagang dan perang curency. Jangan main-main,” terangnya.

Sementara itu, pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Profesor Elfindri, menyebut bahwa ekonomi sekarang mengalami kondisi yang serius. Indikator utamanya  antara lain transaksi berjalan (current account) menunjukkan bahwa kondisi tahun 1997 masih lebih baik daripada  tahun 2018.

“Pada tahun 1997 tercatat defisit transaksi berjalan sebesar USD 4,89 miliar dan nilai tersebut lebih kecil daripada defisit transaksi berjalan tahun 2018, yang mencapai USD 8 miliar ,” kata Elfindri seperti dikutip dari Antara, Sabtu (8/9/2018).

Tambah Elfindri, secara persentase terhadap Gross Domestic Product (GDP), defisit transaksi berjalan tahun 1997 tercatat sebesar 2,2 persen dari GDP, juga lebih kecil daripada tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,04 persen dari GDP.

Ditambahkan Elfindri bahwa indikator berikutnya yaitu neraca perdagangan, malah dapat dilihat bahwa ternyata tahun 1997 terjadi surplus sebesar USD 410 juta atau berbanding terbalik dari tahun 2018 yang neraca perdagangan (kumulatif Januari-Juli 2018) mencatat defisit sebesar USD 3,02 miliar.

“Beberapa indikator, seperti rasio cadangan devisa dan inflasi, pada tahun 1997 memang lebih buruk dari 2018. Tercatat cadangan devisa tahun 1997 hanya sebesar2,9 bulan impor, lebih buruk dari cadangan devisa tahun 2018 yang mencapai 6,9 bulan impor. Inflasi tahun 1997 sebesar 6,2 persen juga lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya sebesar 3,2 persen,” tambahnya.

Sementara itu, indikator-indikator lainnya, lanjutnya,  nyaris setara yakni debt service ratio (DSR) tahun 1997 sebesar 30 persen, hanya sedikit lebih tinggi daripada  tahun 2018 yang tercatat sebesar 26,2 persen. Untuk rasio investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap GDP pada tahun 1997, jelasnya,  tercatat sebesar 1,48 persen,  sementara tahun 2018 tercatat sebesar 1,5 persen.

“Dan yang terakhir, peringkat surat utang (bond) dari lembaga internasional semacam Standard & Poor’s pada tahun 1997 dan 2018 ternyata sama-sama BBB,” urinya.

Itulah sebabnya, Elfindri memberi saran, untuk menahan penurunan nilai tukar rupiah tersebut, pemerintah perlu melakukan gerakan kemandirian. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa dalam enam bulan ke depan tersedia pangan dan keperluan pokok lainnya.

Tentunya, Elfindri mengingatkan, pemerintah perlu menunda proyek-proyek yang memerlukan kebutuhan impor, berikutnya upayakan untuk menggarap secara mikro peningkatan ekspor yang bahan-bahannya sudah jadi, lakukan penghematan dan ‘consumption thrift’ terhadap produk impor.

“Presiden Jokowi harus mempelajari kesalahan menteri perdagangan tentang impor-impor yang sudah dilakukan, agar bisa menahan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu,” pungkasnya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here