Ancaman Hukuman Mati untuk Koruptor Dana Bantuan Lombok

0
199
Foto : Kumparan

Jakarta, namalonews.com – Setelah alami bencana gempa yang terus menerus menerpa, Lombok Nusa Tenggara Barat mendapatkan banyak perhatian dan bantuan, baik itu materiil maupun immaterial. Sayangnya, sekian banyak bantuan materiil yang masuk ke Lombok tersebut malah menjadi godaan untuk beberapa aparatur negara. Akibatnya, bukannya menyampaikan dana bantuan kepada sejumlah korban yang membutuhkan, dana bantuan tersebut malah dikorupsi.

Tersebar kabar bahwa Kejaksaan Negeri Mataram, NTB telah melakukan penangkapan atas tiga orang terduga pelaku korupsi dana bantuan Lombok. Dana yang seharusnya dialirkan untuk membangun kembali gedung-gedung pendidikan, SD dan SMP tersebut diduga disalahgunakan oleh tiga orang terkait, di antaranya anggota DPRD Mataram, Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir seorang Kontraktor.

Akibat bencana gempa yang menimpa Lombok, APBD daerah terkait pun mengalami perubahan. Satu di antaranya adalah adanya dana yang ditujukan untuk pembangunan gedung SD dan SMP di Lombok. Namun, alih-alih mengalirkan dana tersebut untuk pembangunan gedung pendidikan, salah seorang anggota DPRD fraksi Golkar, Muhir, justru melakukan pemerasan terhadap dana bantuan Lombok tersebut. Tidak main-main, bahkan petugas menyita sejumlah bukti dari Muhir atas dugaan tersebut.

Hingga Jumat 14 September lalu, ketiga orang terkait korupsi dana bantuan Lombok tersebut masih dalam pemeriksaan petugas kantor Kejaksaan Negeri Mataram. Dari Muhir yang tidak lain adalah Ketua Komisi IV DPRD Mataram, petugas menemukan sejumlah bukti berupa uang sebesar 30 juta, satu buah sepeda motor, satu buah mobil berwarna putih, dan dua buah telepon genggam. Berbagai bukti tersebut menyeret nama Muhir sebagai salah satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat, 14 September tersebut dilakukan di sebuah warung makan kawasan pertokoan Cakranegara, Mataram pada pukul 09.30 WITA. Operasi tangkap tangan yang menyeret nama Muhir menjadi salah satu tersangka juga melibatkan dua orang lainnya, seperti HS sebagai Kepala Dinas Pendidikan NTB, lalu CT yang berperan sebagai kontraktor untuk proyek rehabilitasi gedung pendidikan di Lombok.

Konon mengapa Muhir terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka ialah karena berdasarkan penyidikan, Muhir terbukti melakukan pemerasan terhadap HS dan CT untuk menggelontorkan dana bantuan Lombok ke saku pribadinya. Atas dasar tuduhan tersebut, Muhir ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar pasal 12e UU Tipikor. Diketahui dana yang diperas Muhir merupakan anggaran sebesar 4,2 milyar yang dianggarkan untuk membangun 14 unit gedung SD dan SMP di Lombok yang runtuh akibat bencana gempa.

Tidak ada tindakan korupsi yang tidak merugikan bagi banyak pihak. Apalagi jika yang dikorupsi tersebut merupakan dana yang seharusnya dialirkan untuk membangun keterpurukan akibat bencana alam. Jika merunut pada hukum yang berlaku, pelaku korupsi, seperti salah satunya Muhir semestinya sudah didakwa dengan hukuman mati. Namun, hingga dilakukannya pemeriksaan Jumat lalu, Polda NTB sendiri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang terkait di dalamnya.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor secara gamblang menuliskan bahwa hukuman yang pantas dikenakan oleh para tersangka korupsi adalah hukuman mati. Hal tersebut termaktub dalam pasal 2 undang-undang Tipikor. Ada bantuan dana yang usut punya usut diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi melalui rekening BRI korban gempa. Ada 5.293 unit rumah yang menerima bantuan akibat alami kerusakan sangat berat.

Penulis : Viwi (dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here