Mahkamah Agung Berikan Lampu Hijau Eks Koruptor Nyaleg

0
179
Foto : Notullanews.com

Jakarta, namalonews.com – Penyataan Mahkamah Agung yang memberikan lampu hijau kepada eks koruptor untuk kembali mendaftarkan diri sebagai calon legislative sontak menuai reaksi dari berbagai pihak. Logikanya, negara macam apa yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi kembali menjadi alat pemerintah? Kecuali para fanatik dan orang-orang yang disogok, selebihnya yang berakal sehat tentu tidak akan ada yang mau menggantungkan nasib negara selama 5 tahun ke depan kepada seorang yang jelas-jelas pernah menyelewengkan uang rakyat.

Lampu hijau yang diberikan MA tersebut tentu saja bukan tanpa sebab. Dilansir dari kabar yang sedang berkembang, konon tindakan MA itu adalah reaksi atas aksi PKPU atau Peraturan KPU yang menetapkan bahwa eks napi tidak diperkenankan mendaftar sebagai caleg. Diketahui kemudian keputusan KPU yang termaktub pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Atas dasar benturan itulah MA menangguhkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut.

Permasalahannya ternyata terletak pada benturan dua aturan tertulis yang dikeluarkan tersebut. Meskipun langkah KPU dalam rangka meminimalisir tingkat korupsi yang mungkin terulang, akan tetapi PKPU sendiri tidak akan ada gunanya jika dibenturkan dengan aturan yang lebih tinggi. Atas dasar alasan tersebut, seorang mantan koruptor bernama Juliani yang berasal dari Polewali Mandar justru balik menuntut KPU yang melarang dirinya nyaleg.

Dalam rangka pelaporannya tersebut, Juliani yang berasal dari Partai Demokrat ini menuturkan bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, seharusnya tidak ada yang mesti dipermasalahkan jika dirinya yang mantan koruptor tersebut melakukan pendaftaran sebagai caleg. Terlebih lagi jika dari partainya sendiri saja sudah meloloskan.

Lebih jauh Juliani mengungkapkan bahwa tujuannya mendaftar kembali menjadi caleg adalah demi ditegakkannya kembali hak-hak politik konstitusional dirinya sebagai warga Negara Indonesia.

Berbicara tentang kedua aturan yang bertentangan, pasal mana dari UU No. 7 Tahun 2017 yang merujuk pada diperbolehkannya mantan koruptor nyaleg? Lebih rinci ternyata aturan KPU yang melarang mantan koruptor nyaleg tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di dalam aturan tersebut sama sekali tidak dilarang mantan koruptor nyaleg. Oleh sebab dasar inilah, maka PKPU No. 20 Tahun 2018 dianggap tidak sah.

Menanggapi berita pemberian lampu hijau dari MA kepada para mantan narapidana korupsi tersebut, pihak KPU sendiri memberikan tanggapannya. Melalui Komisioner KPU Viryan Aziz, KPU menyatakan bahwa belum menerima putusan resmi dari MA terkait berita yang berkembang tersebut.

Lebih jauh Viryan mengakui bahwa jika PKPU mesti direvisi, maka diperlukan proses yang panjang. Dalam hal ini Viryan mengungkapkan bahwa urusan terkait peraturan harus dipertimbangkan secara hati-hati. Apalagi jika menyangkut pilpres, itu merupakan hal yang sangat sensitive.

Sementara itu di lain pihak, ada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yaitu Raja Juli Antoni yang mengaku bahwa keputusan MA memang tidak bisa diganggu gugat. Namun, dalam hal pemilihan pemimpin, lelaki yang akrab disapa Toni ini juga menyarankan agar memberikan tanda bagi para calon legislative yang tercatat sebagai mantan koruptor.

Hal tersebut dirasa perlu olehnya sebab masyarakat wajib tahu bagaimana rekam jejak para calon wakil rakyat tersebut. Setelah diberikan tanda, setidaknya langkah tersebut bisa mengeliminir kasus korupsi di Indonesia.

Gus Anto/Izul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here