KPU : “Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg”

0
101
Foto : Ist

Jakarta, namalonews.com – Pada hari Kamis 13 September, masyarakat lagi-lagi digegerkan dengan berita MA (Mahkamah Agung) meloloskan gugatan uji materi Pasal 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh mantan Koruptor untuk maju menjadi Caleg (Calon Legislatif) pada 2019 nanti. Pasal tersebut mengatur tentang larangan terhadap mantan narapidana korupsi, mantan napi bandar narkoba dan mantan napi kejahatan seksual pada anak menjadi caleg.

Selain itu, MA juga meloloskan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf J PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPD. Pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi mantan napi korupsi, napi narkoba dan napi kejahatan seksual pada anak sebagai bacaleg. Keputusan MA dalam mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan bertentagan dengan Pasal 240 ayat satu huru G dan Pasal 182 huruf G UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isi dari Pasal 240 ayat satu huruf G sendiri berbunyi bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Porvinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang kira-kira isinya mengatakan bahwa tidak pernah dipenjara atau diancam pidana penjara selama 5 tahun kecuali orang yang bersangkutan mengakui perbuatan secara terbuka kepada publik. Artinya putusan tersebut memastikan bahwa para mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg DPR/DPRD DAN DPD

Pada hari Rabu 19 September, KPU akan merampungkan revisi Peraturan KPU (PKPU). KPU merevisi  Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Sesuai dengan hasil uji materi oleh MA, pasal larangan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sehingga harus dihapus.

Menurut Pramono Ubaid, Komisioner KPU, revisi tersebut akan dilakukan secepatnya dikarenakan waktu pemilu yang begitu dekat dan harus tetap berjalan sesuai jadwal. Ia mengatakan proses revisi sudah disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ia mengaku hanya meminta izin untuk merevisi PKPU. Menurutnya, hasil dari revisi tersebut akan menjadi dasar hukum dalam memutuskan caleg mantan napi korupsi yang awalnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Meskipun realitanya pahit, kita harus menerima putusan MA tersebut. Sebagai masyarakat yang cerdas dan menginginkan kemajuan dalam dunia politik Indonesia, kita masih bisa berbuat sesuatu. Yaitu, dengan mengingat nama dan wajah koruptor bakal caleg. Lalu menghimbau, memberitahu kepada teman, kerabat, keluarga untuk tidak memilih orang tersebut.

Dengan cara sederhana tersebut, kita bisa mencegah mantan koruptor untuk menjadi anggota legislatif. Tidak ada jaminan mantan koruptor tidak akan melakukan hal yang sama, kecuali mereka diberi hukuman yang berat sehingga mereka kapok.

Seharusnya aparatur hukum memakai akal pikiran mereka dan menempatkan keadilan hukum selayaknya. Karena mereka sudah bersumpah untuk menjalankan hukum dengan adil. Selain itu perlu adanya aturan tegas agar terpidana korupsi jera akan perbuatannya. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermental lemah yang kalah akan nafsu mereka.

Akibat dari kejahatan tersebut menjadi efek domino dari pemerintahan sampai kepada rakyat. Contohnya pembangunan yang tidak berjalan dengan baik, pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesenjangan kemiskinan semakin tinggi.

Sebagai masyarakat yang baik, cinta dengan negara Indonesia, sudah sewajibnya untuk melindungi dan mempertahankan moral bangsa kita. Biarkan hal ini terjadi dan jadikan pelajaran bagi kita semua bahwa negara kita tidak akan baik-baik saja apabila kita sebagai rakyat tindak melakukan tindakan, hanya diam dan mengikuti arus.

Thariq/Izul

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here