PKS Versus Gerindra: Berebut Kursi Panas Wakil Gubernur DKI Jakarta

0
164
Foto : Ist

Jakarta, namalonews.com – Tarik ulur antara partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dalam memperebutkan kursi Wakil Gubernur DKI sudah lebih dari sebulan. Kursi tersebut resmi kosong sejak 9 Agustus lalu saat Sandiaga Uno mantap untuk maju dalam Pilpres 2019.

Janjinya saat masa kampanye agar tetap komitmen 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta tandas dalam hitungan bulan saja. Mirip dengan Presiden Jokowi yang saat itu maju sebagai Presiden. Meskipun jabatan Wakil Gubernur yang kosong, tentunya ini mempengaruhi kinerja dan efektifitas pemerintahan di Jakarta. Gubernur tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh wakil, terutama dalam memutuskan berbagai keputusan.

Sampai saat ini, perebetuan kursi oleh kedua partai tersebut merugikan masyarakat DKI Jakarta. Karena kehadiran wakil gubernur bisa memperkuat kebijakan Anies yang merupakan representasi dari nonpartai dalam memutuskan kebijakan. Pada akhirnya, Anies akan membutuhkan dukungan politik di parlemen. Belum adanya kesepakatan dan perebutan kursi wagub DKI menunjukkan bahwa belum adanya komitmen politik antara kedua partai saat kontestasi politik saat Pilkada DKI.

Menurut peneliti politik dari Indonesia Public Insitute (IPI), Karyono menjelaskan bahwa kegagalan PKS dalam mengusung kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI 2017  dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 merupakan alasan yang cukup rasional bagi Gerindra untuk mengalah dengan memberikan jabatan Wakil Gubernur kepada PKS.

Aturan tentang pengisian jabatan wakil kepala daerah sudah diarut dalam UU No.10 tentang pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Di dalam undang-undang tersebut,  kandidat calon wakil gubernur diusung oleh partai politik pengusung dan disetujui oleh mekanisme pemilihan oleh DPRD. Selain itu, pengisian jabatan ini dilakukan apabila jabatan tersebut kosong terhitung lebih dari 18 bulan.

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sajrudin Abbas berpendapat persaingan alot antara PKS dan Gerindra menentukan wakil gubernur karena kedua partai masih bernegoisasi atas kepentingan partai mereka sendiri. Di sisi PKS, partai tersebut merasa sudah berkorban banyak untuk partai Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2019 maupun saat Pilpres 2019 nanti dengan keputusan akhir tidak mengusung kader. Namun, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik memiliki ambisi untuk mengisi jabatan tersebut dikarenakan Sandiaga Uno berangkat dari partai Gerindra.

Menurut Sajrudin, kedua partai harus mengusung kadernya yang dengan memiliki beberapa kriteria, yaitu integritas dan tidak pernah terjerat kasus korupsi. Apabila kedua partai dapat menerapkan kriteria tersebut, Taufik yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi bisa tersingkir dalam bursa calon wakil Gubernur DKI.

Sajrudin menambahkan apabila kedua partai tidak memenuhi kriteria tersebut, akan menimbulkan dampak negatif, seperti kurangnya dukungan masyarakat Jakarta pada masa pemerintahan Anies.

Kabar akan Taufik yang maju sebagai pengganti Sandiaga dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Menurutnya, saat rapat pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta telah mengambil keputusan bahwa Taufik lah yang bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan di Jakarta. Menurutnya, internal partai Gerindra tidak menemui masalah saat mencalonkan nama Taufik. Ia menyebutkan bahwa nama Taufik muncul setelah berbagai pertimbangan.

Iman menyebutkan bahwa Taufik merupakan sosok figur yang dibutuhkan oleh Jakarta. Ia memiliki segudang pengalaman juga mengenal betul akan kondisi  permasalahan yang ada di dalam Jakarta. Meskipun begitu, Iman mengakui belum adanya kesepakatan yang cocok antara Gerindra dengan PKS. Ia berharap PKS segera memberikan nama kader-kadernya yang layak untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur Jakarta menemani Anies Baswedan.

Thariq/Izul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here