Caleg Mantan Napi Korupsi Tidak Diloloskan Langsung oleh KPU

0
180
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – MA telah menetapkan putusan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh diloloskan dalam pencalonan menjadi caleg. Hal inilah yang sedang menjadi perhatian bagi KPU. KPU tidak akan langsung meloloskan mantan napi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Meskipun demikian, KPU akan berbicara pada parpol pengusung terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah ingin melanjutkan pencalonan atau tidak.

Berkaitan dengan putusan MA, pihak yang paling berpeluang untuk lolos meskipun mantan napi adalah mereka yang telah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan. Sedangkan, mereka yang sudah ditarik sejak awal oleh parpol, tidak bisa lagi mencalonkan karena pendaftaran hanya satu kali dan belum ada mekanisme untuk pendaftaran ulang. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim As’ari.

Menurut catatan Bawaslu, bakal calon legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/ kota yang sengketanya telah dikabulkan ada 34 bacaleg, sedangkan untuk anggota DPD ada 3 bacaleg. Tapi jika partai sudah diganti, maka harus dibicarakan terlebih dahulu dengan parpol yang mengusungnya.

Sekarang ini, para mantan narapidana tersebut sudah memiliki dasar hukum untuk masuk ke DCT (Daftar Caleg tetap). Tapi, tetap saja yang menentukan apakah bacaleg dilanjutkan pencalonannya atau tidak itu menjadi hak dari parpol. Apabila parpol ingin menarik bacaleg eks koruptor, KPU juga tidak akan memasukkan namanya dalam DCT.

KPU memberikan surat pada KPU provinsi dan kabupaten/ kota mengenai bagaimana cara atau petunjuk menjalankan putusan MA. Konsekuensinya, akan ada perubahan dalam peraturan KPU Nomor 14 dan 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPD, DPR, dan DPRD. Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan jika KPU diminta untuk membatalkan pasal tersebut.

Pembatalan pasal 4 ayat 3 tidak hanya berimbas pada mantan narapidana koruptor, tapi juga pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan mantan bandar narkoba. Pasal tersebut berkaitan dengan tiga pihak, jadi ketika dibatalkan akan berakibat pada ketiga pihak tersebut.

KPU telah menetapkan DCT untuk DPRD, DPD, dan DPR secara serentak. Hal ini bersamaan dengan penetapan paslon presiden dan wakilnya. Meskipun sudah ada putusan MA, KPU memastikan jadwal agar tidak mundur.

34 bacaleg mantan koruptor sudah menang di Bawaslu dan mereka akan langsung diakomodasi jika partai politik sudah menyetujuinya.

Partai politik peserta pemilu 2019 masih diberi kesempatan untuk membersihkan partainya dari calon legislatif mantan narapidana korupsi. Kamis (20/9/2018) merupakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh KPU karena besuk, semua caleg akan ditetapkan dalam DCT Pemilu2019.

Viryan melihat adanya komitmen yang tinggi dari parpol nasional untuk tidak mengajukan caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Hal ini terlihat dari tidak adanya caleg eks koruptor pada tingkat pemilu DPR.

Sedangkan pada tingkat DPRD Provinsi masih ada beberapa eks koruptor yang diajukan, namun mereka akan ditarik oleh beberapa pimpinan parpol.

Ia menambahkan bahwa sekarang ini sudah tidak ada caleg eks koruptor di tingkat pusat. Pada tingkat bawahnya pun, sudah diusahakan untuk menarik eks koruptor karena KPU sudah menyampaikan masalah ini pada pimpinan partai politik.

Menurut Viryan, langkah partai ini merupakan poin penting untuk pemilu 2019 karena penting untuk melihat rekam jejak caleg sebagai pengukur kualitas. Namun, Viryan belum dapat memastikan caleg eks koruptor yang akan ditarik partai. Langkah ini berguna sebagai komitmen partai dalam menyuguhkan calon wakil rakyat dan jujur dan bersih. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here