Perpanjangan Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham

0
40
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Korupsi seperti sudah menjadi kasus yang lumrah terjadi di Indonesia. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang dengan mudahnya menggunakan uang yang bukan haknya untuk keperluan pribadi. Baru-baru ini, kasus suap terhadap proyek PLTU Riau-1 kembali mencuat karena adanya perpanjangan masa tahanan terhadap Idrus Marham.

Idrus Marham, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ditahan oleh KPK karena kasus dugaan suap PLTU Riau-I. Ia mengatakan akan mengikuti setiap prosedur hukum yang berlaku. Ia belum banyak berkomentar tentang kasus yang menimpanya ini. Semua fakta akan terkuak ketika persidangan sesuai tahapan yang diberlakukan oleh KPK. Idrus Marham mengatakan untuk pelan-pelan saja.

Status sebagai tersangka telah ditetapkan pada Idrus karena diduga Idrus dijanjikan uang senilai US$ 1,5 juta dari Johannes Budisutrisno Kotjo yang sudah dahulu menjadi tersangka. Johannes merupakan pemegang sahan Blackgold Natural Resources Limited yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1. KPK menduga bahwa Idrus menggunakan posisi dan wewenangnya dalam proses proyek ini.

Idrus Marham ditahan sejak tanggal 31 Agustus 2018 yang lalu sebagai tersangka dan penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK. Tanggal 19 September 2018 ini, diketahui bahwa kasus Idrus Marham diperpanjang oleh KPK. Febri Diansyah, juru  bicara KPK mengatakan bawa IM diperpanjang selama 30 hari yang dimulai pada tanggal 20 September 2018 hingga 29 Oktober 2018.

Setelah pemeriksaan oleh KPK, Idrus Marham sempat dilontarkan pertanyaan oleh awak media mengenai kabar yang mengatakan keterlibatan Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI dalam kasusu proyek PLTU Riau-1 karena saat ini, Mekeng masih dalam status sebagai saksi.

Pada proses penyidikan ini, KPK telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali terhadap Idrus. Ia telah diperiksa selama 12 jam pada 19 Juli 2018 di Gedung KPK. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi pertemuan yang dilakukan Idrus dengan tersangka Eni Maulani Saragih.

Hal terperinci juga dikonfirmasi, mulai bahan pembicaraan yang dilakukan oleh Idrus dan Eni beserta informasi yang berhubungan dengan aliran dana proyek PLTU Riau-1.

Idrus mengatakan jika dirinya tidak bisa menyebutkan seseorang apakah terlibat atau tidak karena sudah ada penyidik yang akan menentukannya. Ia juga menyebutkan, pertanyaan bisa dilontarkan kepada Pak Kotjo atau Ibu Eni mengenai kebenaran pengiriman atau pemberian uang pada Idrus.

Selain Idrus, ada dua orang lagi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu Eni Maulana Suragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan juga Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resource Limited.

Menurut KPK, Eni ditetapkan sebagai tersangka karena ia telah menerima suap total sejumlah Rp 4,8 miliar sebagai komitmen fee 2,5% dari nilai kontrak proyek PLTU 35.000 megawatt. Dugaan KPK, suap ini digunakan untuk proses penandatanganan kerja sama agar berjalan lancar.

Idrus diduga mengetahui dan mempunyai peran mengenai penerimaan uang sebesar Rp 4 miliar dari Eni dan Johanes pada November sampai Desember 2017 dan sejumlah Rp 2,25 miliar pada Maret dan Juni 2018.

Berbeda dengan Idrus Marham yang harus menunggu 30 hari lagi, KPK justru telah melimpahkan kasus tersangka Kotjo dari proses penyidikan menuju tahap kedua, yaitu penuntutan. Sidang terhadap kasus ini direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tindah Pidana Korupsi Jakarta. (Rico/Gus Anto/Viwi Yusya/Thoriq/Izzul/Dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here